AHY Belum Dengar Kabar PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku belum mendengar kabar soal rencana bergabungnya Partai Persatuan Pembangunan dalam koalisi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Saya belum mendengar itu ya," kata AHY yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

BACA JUGA:Parade Shehuo: Tradisi Rakyat Tiongkok yang Menghidupkan Pedesaan

BACA JUGA:Harga Tiket MotoGP Mandalika 2024 Telah Diumumkan, Rp 700 Ribu Harga Paling Murah

AHY menekankan Partai Demokrat selaku salah satu partai pengusung Prabowo-Gibran menyerahkan keputusan kepada Prabowo selaku pemimpin koalisi berkaitan dengan penguatan koalisi.

Namun, ia meyakini bahwa Prabowo akan mengajak bicara para ketua umum partai politik yang saat ini sudah ada dalam koalisi.

"Tentunya kita ingin saling memberikan masukan," jelasnya.

Menurut AHY, penguatan koalisi terus dibicarakan karena seluruh partai pengusung dan pendukung menginginkan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan, apabila menang pilpres, sukses dan memiliki dukungan kuat dari parlemen.

"Karena kita juga berharap kebijakan-kebijakan, program-program yang sudah diangkat sebagai janji politik selama masa kampanye oleh pasangan Prabowo-Gibran ini bisa dikawal dan disukseskan secara bersama-sama," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno menjawab pertanyaan soal peluang partainya bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran.

Sandiaga mengatakan PPP saat ini merupakan partai pendukung pemerintah dan posisinya berada di pemerintahan.

Menurut pandangannya pribadi, PPP akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa.

"Karena sesuai dengan namanya Partai Persatuan Pembangunan untuk persatuan Indonesia dan pembangunan harus ikut aktif dalam membangun bangsa. Itu pandangan saya," kata Sandiaga di Jakarta, Senin (26/2).

Meskipun demikian, Sandi menekankan bahwa proses penentuan arah politik PPP akan ditentukan dalam Rapat Pimpinan Nasional.(ANTARA)