PPPK Paruh Waktu Jambi Bakal Diangkat Penuh Waktu

Ilustrasi PPPK-ANTARA FOTO-Jambi Independent
JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi berencana mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu secara bertahap. Proses ini bergantung pada ketersediaan anggaran di masing-masing instansi dan akan memakan waktu.
Kepala bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian (PPIK) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, Firmansyah menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 4.830 non-ASN (tenaga honorer) yang terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2022 dan memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai PPPK paruh waktu.
Ia mengatakan, bahwa angka tersebut hanyalah bersifat sementara.
"Angka ini bisa berubah, bisa berkurang atau bertambah," kata Firmansyah, akhir pekan lalu.
BACA JUGA:25 Persen Penerima BSU Belum Ambil Uang, Melalui PT Pos Indonesia Jambi
BACA JUGA:Al Haris Sebut Pangan Murah Wujud Kehadiran Pemerintah
Adapun, perubahan bergantung pada kelulusan peserta dalam seluruh tahapan seleksi PPPK (tahap 1 dan 2) yang masih berlangsung, serta penantian petunjuk teknis dan data final dari BKN.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan adanya perkembangan regulasi yang mempengaruhi kriteria PPPK paruh waktu.
“Selama ini, status yang dianggap sebagai paruh waktu adalah R3. Namun, berdasarkan sosialisasi terakhir, status R4 ternyata juga berpotensi dimasukkan sebagai PPPK paruh waktu,” katanya.
"Kemarin pada sosialisasi, R4 itu bisa jadi paruh waktu juga ternyata. Ini kita masih menunggu regulasinya. Saat ini R4 belum ada keterangan seperti apa," tambahnya.
Ia menjelaskan, jika R4 disahkan, jumlah PPPK paruh waktu yang akan diusulkan menjadi penuh waktu bisa bertambah melebihi 4.830.
Sementara, pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap setiap tahun.
Ia menjelaskan, bahwa Pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dilakukan dalam beberapa pertimbangan daerah, salah satunya kekuatan anggaran dan penggantian pensiunan PNS.
"Sebagai contoh, yang tercatat kita nanti sekitar 4.830. Tiap tahun untuk menjadikan mereka penuh waktu, akan dilihat besaran anggaran," katanya.