Beredar Info Kurikulum Nasional Akan Gantikan Kurikulum Merdeka Mulai Maret 2024, Ini Penjelasan Kemendikbud

"Penerapan secara nasional ini dilakukan setelah melalui tahapan yang panjang," tutur Anindito.

Anindito melanjutkan, setelah melakukan evaluasi terhadap Kurikulum 2013, Kemendikbud Ristek mulai menyusun prototipe Kurikulum Merdeka pada 2020.

Prototipe tersebut kemudian diterapkan secara terbatas dan dievaluasi pada 2021 di sekitar 3.000 sekolah di seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil.

"Pada 2022 dan 2023, Kurikulum Merdeka ditawarkan sebagai salah satu opsi bagi sekolah yang ingin mulai melakukan transformasi agar pembelajarannya lebih berpusat pada murid," ungkapnya.

BACA JUGA:Akun Instagram Artis Ammar Zoni Dijual Seharga Rp 2 Miliar

BACA JUGA:Lebih dari 5.000 Siswa Tewas dan 9.000 Luka Akibat Agresi Militer Israel

Melalui proses yang panjang itu, Anindito mencatat saat ini sekitar 80 persen satuan pendidikan formal sudah menerapkan Kurikulum Merdeka.

"Jadi penetapan sebagai kurikulum nasional mulai 2024 sudah melalui proses yang panjang. Setelah 2024 pun satuan pendidikan masih diberi waktu 2-3 tahun untuk menyiapkan diri," imbuhnya.

Jadi kurikulum nasional mulai Maret 2024 Kemendikbud Ristek segera meluncurkan pengesahan Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional.

Pengembang Ahli Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbud Ristek, Taufiq Damardjati, mengatakan, peluncuran itu ditargetkan diadakan pada Maret 2024.

"Bulan Maret ini insya Allah (diluncurkan)" kata Taufiq kepada Kompas.com di The Langham Hotel, Jakarta Selatan, Selasa 27 Februari 2024.

Taufiq menyampaikan, awalnya peluncuran Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional akan digelar pada Februari 2024.

Namun, karena Kemendikbud Ristek masih meminta banyak masukan dari berbagai pihak, peluncuran pun ditunda menjadi Maret.

"Tapi, karena kami berusaha mendapatkan banyak masukkan dari masyarakat mengenai bagaimana Kurikulum Merdeka ini diimplementasikan, jadi agak molor sedikit," ujarnya.

Selain itu, lanjut Taufiq, pihaknya juga memerlukan waktu lebih banyak karena harus meminta persetujuan dari presiden terlebih dahulu.