Meritokrasi Hati

SEDIH dan gembira. Itulah hasil pengalaman keliling daerah di Indonesia.

Banyak bupati dan wali kota yang membuat hati gembira: begitu nyata hasil kerja mereka. Sebagian pintar mempromosikan hasil itu. Sebagian lagi tidak. 

Sebaliknya banyak daerah dan kota yang begitu-begitu saja. Pun setelah kepala daerahnya menjabat 10 tahun. Daerah dan kota itu seperti kehilangan waktu 10 tahun. 

Di zaman Orde Baru kepala daerah yang biasa-biasa saja hanya punya satu periode masa jabatan. Bagi yang sangat bagus bisa dua masa jabatan. Dan bagi yang prestasinya istimewa bisa diangkat jadi gubernur. Atau tetap bupati/wali kota tapi naik ke daerah/kota yang lebih besar. 

BACA JUGA:Jembatan Gentala Arasy Gelap Gulita

BACA JUGA:Kawal Pembangunan Desa, SAH Dukung Komitmen Prabowo, Akan Pemerataan Pembangunan Wilayah

Bupati Lumajang Soewandi (sempat jadi mertua Rini Soewandi, mantan meneg BUMN dan memperindag) naik jadi Gubernur Kaltim. Bupati Trenggalek Sutran, naik jadi Gubernur Papua. Dan seterusnya. 

Kini bukan lagi atasan yang menilai prestasi itu. Sudah pindah ke partai dan rakyat setempat. 

Kini rekom partai sangat menentukan. Istilahnya rekom, tapi isinya putusan partai: siapa calon bupati/wali kota dan gubernur di suatu wilayah. 

Minggu-minggu ini perburuan rekom itu luar biasa gencarnya. 

BACA JUGA:Xiaomi Resmi Rilis Redmi Pad SE 4G, Berikut Harga dan Spesifikasi

BACA JUGA:Masih Tunggu Hasil dari Dinkes, Soal Dugaan Keracunan Peserta Jalan Sehat

Anda pun tahu: apa syarat utama untuk mendapatkan rekom partai. Bukan hanya capaian prestasi. 

Akibat aturan hasil reformasi banyak kepala daerah yang hebat-hebat hilang begitu saja. Mereka tidak bisa maju untuk ketiga kalinya. Saya tentu mendukung itu. Dua periode cukup.