Strategi Pemerintahan Jokowi dalam Mengoptimalkan Sektor Pertanian

JAMBIKORAN.COM - Kementerian Pertanian memberikan klarifikasi terkait berita dari Beritasatu.com berjudul "Jokowi Sudah Gelontorkan Rp 954 Triliun untuk Ketahanan Pangan" dan "Lahan Pertanian Menyusut, Imbasnya Impor Pangan Melonjak Tajam" yang dipublikasikan pada Selasa 13 Agustus 2024.

Moch Arief Cahyono, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementan, menjelaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menyadari berbagai tantangan yang dihadapi petani di Indonesia. Selain adanya perubahan fungsi lahan, petani juga harus menghadapi dampak dari pandemi Covid-19, konflik antara Rusia dan Ukraina, serta krisis iklim. Oleh karena itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung petani.

Dari tahun 2014 hingga 2023, pemerintah memberikan berbagai insentif seperti subsidi pupuk dan benih, bantuan alat dan mesin pertanian, serta perbaikan infrastruktur pertanian termasuk pembangunan jalan, rehabilitasi jaringan irigasi, pengembangan embung, dan pemberian pompa air.

Selama periode tersebut, Kementerian Pertanian telah merehabilitasi jaringan irigasi seluas 4.321.918 hektare, membangun 2.502 embung pertanian, 3.716 irigasi perpompaan, dan 606 irigasi perpipaan.

Selain itu, bantuan berupa alat pertanian juga diberikan, seperti 170.954 traktor roda dua, 14.884 traktor roda empat, 131.322 pompa air, 21.033 rice transplanter, 24.488 cultivator, dan 197.221 hand sprayer.

"Kementerian Pertanian terus berupaya menekan laju alih fungsi lahan sawah sehingga penyusutannya bisa dikendalikan," kata Arief dalam hak jawab yang dikutip Sabtu 17 Agustus 2024.

Arief menjelaskan bahwa meskipun ada tekanan dari kebutuhan lahan untuk perumahan dan industri, pemerintah berhasil menekan penyusutan lahan sawah nasional selama lima tahun terakhir sebesar 79.607 hektare. Data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menunjukkan bahwa luas lahan sawah baku nasional pada 2024 mencapai 7.384.341 hektare, sedikit menurun dari 7.463.948 hektare pada 2019.

Selain itu, Kementerian Pertanian juga terus mengoptimalkan lahan sub-optimal yang tidak semua tercatat dalam data lahan sawah nasional. Dari 2014 hingga 2017, Kementan mengoptimalkan lahan seluas 1.195.785 hektare, termasuk lahan rawa seluas 447.827 hektare dan lahan kering seluas 26.022 hektare.

"Semua program dan kebijakan Kementerian Pertanian dijalankan dengan anggaran yang terus menurun," jelas Arief.

Pada 2018, anggaran Kementerian Pertanian sempat mencapai Rp 24 triliun, namun terus menurun hingga pada 2024 hanya sebesar Rp 14 triliun, dan diperkirakan akan semakin turun menjadi Rp 8,06 triliun pada 2025.

Meskipun demikian, sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, anggaran tersebut difokuskan untuk pemberdayaan petani dan peningkatan infrastruktur pertanian, dengan harapan dapat meningkatkan produksi nasional.

Arief juga menambahkan bahwa dengan peningkatan produksi, Indonesia tidak hanya akan mencapai kemandirian pangan, tetapi juga akan meningkatkan ekspor pertanian. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor pertanian Indonesia pada 2023 mencapai US$ 4.400,7 juta, dan hingga Juli 2024, ekspor pertanian menunjukkan tren peningkatan, mencapai US$ 2.770,9 juta atau naik 10,55% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Kami berharap dengan tren peningkatan ekspor ini, Indonesia semakin dekat dengan visi menjadi lumbung pangan dunia," ujar Arief.