Pemerintah Siapkan Anggaran Rp493 Triliun untuk Perlindungan Sosial

Jakarta - Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai skema dilakukan, antara lain lewat program perlindungan sosial.

Untuk program itu telah disiapkan anggaran sebesar Rp493 triliun.

Kepastian itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nunung Nuryartono, lewat keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa 5 Maret 2024.

Menurut dia, perlindungan sosial yang dimaksudkan adalah dalam bentuk bantuan sosial, jaminan sosial maupun jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin sepanjang hayat (balita, anak usia sekolah, usia produktif dan lansia), termasuk penyandang disabilitas.

BACA JUGA:30 Warga Palestina Menjadi Korban Serangan Udara Israel

BACA JUGA:Israel Disebut Rencanakan Serangan ke Penerima Bantuan di Gaza

Pemerintah, kata dia, serius mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem, didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Berbagai upaya menangani kemiskinan ekstrem sudah berjalan baik.

Terbukti tingkat kemiskinan ekstrem turun dari 2023 dan 2024, ditargetkan bisa mencapai 0 persen, dengan adanya program pengurangan beban masyarakat melalui program perlindungan sosial.

Untuk program bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, bantuan permakanan dan ATENSI untuk lansia dan penyandang disabilitas.

Selain itu, saat ini diberikan juga bantuan untuk ketahanan pangan keluarga melalui Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Beras.

"Berbagai program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan ekstrem terbukti berdampak positif. Kajian kami menunjukan, berbagai program perlindungan sosial pada dasarnya efektif menjaga daya beli dan konsumsi rumah tangga, khususnya masyarakat persentil bawah," kata Nunung.

Pemerintah juga memiliki berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, termasuk kelompok menengah.

Seperti adanya skema jaminan sosial kesehatan yang saat ini cakupan pesertanya terbesar di seluruh dunia, dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang di dalamnya juga melibatkan pemerintah daerah, untuk memastikan pekerja rentan dapat perlindungan.