JAKARTA - Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Vivi Yulaswati menyampaikan penerapan ekonomi biru atau blue economy harus disertai dengan data berbasis sains serta riset yang mendalam.
Kehati-hatian dalam perancangan itu guna menghindari adanya kebijakan yang salah sasaran ataupun merugikan lingkungan.
“Sebagai key driver blue economy, dalam pengembangannya kita harus berdasarkan pada data dan informasi yang akurat dari riset yang mendalam dan studi topik terkait,” kata Vivi saat pemaparan dalam acara Paralel Event World Water Forum 2024 di Tanjung Benoa Nusa Dua, Bali, Minggu.
Tak hanya terbatas hanya pada ekonomi biru, Vivi menilai bahwa semua kebijakan di Indonesia harus didasarkan pada prinsip-prinsip saintifik dan pembangunan yang berkelanjutan.
\BACA JUGA:Wagub Sebut Ponpes Agen Perubahan Tingkatkan SDM
BACA JUGA:Terapkan Digitalisasi dan Solusi Berbasis Alam Sebagai Metode Pengelolaan Air IKN
Vivie menjelaskan ekonomi biru memegang peranan penting sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baru.
Dengan berfokus pada penerapan ekonomi biru maka Indonesia tengah menuju perubahan transformasional dalam industri ekonomi maritim yang ramah lingkungan serta sesuai dengan standar keberlanjutan.
Saat ini, sumber pertumbuhan ekonomi biru memang sedang dibutuhkan mengingat prioritas pemerintah dalam penerapan kebijakan transisi ekonomi nasional.
“Jadi, hal ini memerlukan teknologi dan inovasi serta kolaborasi, tidak hanya di bidang teknologi perikanan atau kelautan saja, namun kita juga harus membangun kemampuan kita dalam hal kemampuan beradaptasi, fleksibilitas, hingga keterampilan komputasi dan informatika, kemampuan berbahasa, kompleksitas dan berpikir kritis,” ujar Vivi.
BACA JUGA:Target Prestasi Tingkat Nasional, Dispora Kota Jambi Seleksi Program Pemuda Pelopor
BACA JUGA:Ratusan Jemaat Hadiri Perayaan Hari Pentakosta di GPI AurDuri Kota Jambi
Oleh karena itu, tambah Vivi, penyelenggaraan World Water Forum 2024 penting sebagai wadah banyak negara maupun pemangku kepentingan untuk mendiskusikan kebijakan pengarian dan sanitasi yang efektif.
Indonesia dapat mempelajari perumusan kebijakan pengairan berbasis data kepada negara lain, dan juga sebaliknya.
"Kita telah mendengar bersama bahwa ekosistem dan komitmen internasional sangatlah biru. Persoalan perekonomian merupakan persoalan yang benar-benar bersifat lintas sektoral, tidak hanya satu sektor saja, maka perlu kita kejar bahwa ekonomi biru sebenarnya berkaitan dengan agenda pembangunan ekonomi berkelanjutan," tuturnya.