JAMBIKORAN.COM - Wilayah IKN masih banyak dikelilingi hutan, hal ini membuat nyamuk malaria masih menjadi ancaman.
Sebagian wilayah di IKN merupakan bagian dari Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang menjadi satu-satunya kabupaten endemi tinggi malaria di luar wilayah Indonesia Timur, seperti Papua, Papua Barat, dan Sumba.
Meski tidak seluruh wilayah Kab. PPU, seperti Sepaku (lokasi IKN), terjadi penularan kasus malaria, potensi adanya kasus malaria masih cukup besar.
"Karena wilayah yang saat ini menjadi wilayah penularan malaria adalah di wilayah lintas batas IKN, yakni Kab. PPU, Kab. Paser, dan Kab. Kutai Barat, ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid dikutip dari disway.id.
BACA JUGA:Apakah Fogging Efektif Basmi Nyamuk DBD? Begini Kata Kemenkes
BACA JUGA:Kasus DBD Meningkat,DPR Singgung Penelitian Nyamuk Wolbachia dan Kebutuhan Vaksin
Berdasarkan data Kabupaten PPU tahun 2023, Annual Paracite Incidense (API) sebesar 6,65 per 1.000 penduduk di mana seharusnya API<1.
"Positivity rate 12 persen dan jumlah kasus 1.315. Kasus terbanyak berasal dari perambah hutan," ujar Nadia.
Dengan besarnya risiko penularan malaria di IKN, Kementerian Kesehatan telah melakukan sejumlah upaya.
Dengan koordinasi bersama Otorita IKN, bermaksud menyusun roadmap dan gugus tugas menuju IKN Bebas Malaria.
"Bersama-sama dengan Dinkes Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten PPU, Otorita IKN, dan Kementerian PUPR melakukan deteksi dini malaria bagi ara pekerja IKN secara rutin."
BACA JUGA:Tips Ampuh dan Alami, Mengatasi Luka Akibat Gigitan Nyamuk
BACA JUGA:Bantu Cegah DBD, Ini Dia 7 Tanaman Pengusir Nyamuk
Sehingga, sambung Nadia, dipastikan pekerja konstruksi IKN yang datang tidak membawa parasit malaria (surveilans migrasi).
Pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi Kaltim, Kabupaten PPU, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Kutai Barat untuk menyelesaikan permasalahan malaria melewati batas IKN.