JAMBI – Mengangkat tema Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah, belum lama ini, dilakukan rakor dan sosialisasi Badan Layanan Umum Dearah (BLUD) Kota Jambi.
Staf Ahli Wali Kota Jambi, Obliyani menyampaikan bahwa, Kota Jambi sebagai ibukota provinsi, dihadapkan pada keterbatasan sumber daya alam yang dapat diolah menjadi sumber pendapatan daerah.
Kota Jambi memiliki sumber daya produktif lainnya yang bisa dioptimalkan dalam mendukung pendapatan daerah.
"Sebagai ibu kota provinsi, Kota Jambi merupakan pusat perdagangan dan jasa utama di Provinsi Jambi,” kata dia.
BACA JUGA:UMK Masih Bisa Berubah
“Kita punya penduduk terpadat dan tidak ada sumber daya alam. Namun kita punya aset terbesar yaitu pelayanan prima, jasa yang bisa dijual kepada masyarakat dan daerah lain, yang akan mendatangkan pendapatan bagi daerah," jelasnya.
Staf Ahli Wali Kota Jambi, jelaskan, dalam memberikan pelayanan terbaik, badan publik harus berbenah diri.
Termasuk menguatkan kelembagaan dan tata kelola agar mampu fokus berorientasi pada layanan terbaik.
"Sentra pelayanan publik perlu ditingkatkan statusnya agar lebih independent dan fleksibel dari sisi pengelolaan keuangan dan tidak terlalu tergantung pada APBD,” bebernya.
BACA JUGA:BPPRD Kota Jambi Gelar Sharing Session P2DD Tahun 2023
“Seperti menjadi BLUD ini agar mandiri mengelola kelembagaannya tanpa tergantung secara penuh pada APBD," jelasnya.
Obliyani juga berharap, kegiatan tersebut memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja BLUD maupun UPTD yang akan dinaikkan statusnya menjadi BLUD.
"Semoga kegiatan ini berdampak positif bagi peningkatan kualitas layanan dan tata kelola BLUD di Kota Jambi dalam melayani masyarakat," pungkasnya.
Sementara itu, Kabag Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kota Jambi, Hendra Saputra mengungkapkan bahwa, pihaknya menggelar kegiatan tersebut sebagai ajang evaluasi bagi pelaksanaan BLUD.
BACA JUGA:Tips untuk Keseimbangan Emosional dan Mental yang Baik
Maupun beberapa unit yang akan dijadikan BLUD di Kota Jambi. Terutama pada upaya peningkatan kinerja layanan dan perbaikan kinerja keuangan BLUD.
"BLUD adalah gambaran bagaimana reformasi keuangan negara berdampak pada pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, kemandirian pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas keuangan pada BLUD yang ada di Kota Jambi,” terangnya Hendra.
“Namun fleksibilitas pengelolaan keuangan tersebut, harus diimbangi pula dengan kualitas layanan yang akan diberikan kepada masyarakat, sesuai tugas dan fungsi yang melekat pada BLUD tersebut," ujar Hendra.
Hendra juga berharap rakor tersebut menghasilkan pemahaman baru agar BLUD terus meningkatkan kinerja, tidak terburu-buru menerapkan remunerasi, serta terus mengimplementasikan konsep entrepreneur birokrasi dalam menciptakan inovasi pelayanan. (zen/ira)