JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan Satu Data Indonesia (SDI) adalah bagian dari konsolidasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan digital bagi masyarakat.
"Karena transformasi digital harus jalan dan digitalisasi ini kan untuk masyarakat, bukan untuk pejabatnya," ujar Budi Arie di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa.
Menurutnya, pelayanan digital harus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Hal ini menjadi bagian dari prinsip-prinsip pemerintah yang hadir dan melayani masyarakat.
"Satu data ini sebagai satu program bisa langsung dirasakan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote," katanya.
BACA JUGA:Ini Alasan Presiden Jokowi Mengundang Sejumlah Selebritas dan Influencer ke IKN
BACA JUGA:Kemnaker Ingin Tingkatkan Aksesibilitas Pemagangan ke Jepang
Ia pun mengantisipasi adanya perbedaan kualitas data di Jakarta dengan provinsi lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, kesatuan gerak dan langkah jadi penting buat pihaknya.
"Dan masuk tugas Kominfo bagaimana menyiapkan digital talent yang mumpuni di seluruh daerah di Indonesia," jelas dia.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menjelaskan beberapa data yang masuk ke dalam kategori sensitif dan strategis akan disimpan dalam clouds.
"Yang akan disimpan di dalam PDN suatu negara yang nanti akan juga dengan tata kelola yang bagus," ungkap Anas.
BACA JUGA:Ini Penyebab dan Cara Penyebaran Virus Oropouche
BACA JUGA:Apa Itu Virus Oropouche yang Tewaskan Dua Wanita di Brasil? Ini Gejalanya
Kemudian, Anas memastikan tak ada permasalahan terkait anggaran SDI. Adapun anggaran tersebut akan diselesaikan pada Agustus 2024 mendatang.
"Mudah-mudahan rakyat segera menikmati kemewahan data yang ada di masing-masing K/L, sehingga akan menjadi tuntas arahan dari Bapak Presiden," pungkasnya. (ANTARA)