JAMBI - Pemerintah Pusat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024 untuk belanja Provinsi Jambi senilai Rp 23,59 triliun. Sekitar Rp 8,92 triliun DIPA tersebut dikhususkan untuk belanja satuan kerja kementerian negara (lembaga).
Sedangkan sekitar Rp 14,67 triliun dibagikan (transfer) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, dua Pemerintah Kota dan sembilan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jambi.
Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2024 tersebut dilakukan di rumah dinas Gubernur Jambi, Senin (4/12).
Penyerahan DIPA dan TKD tersebut dilakukan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi, Burhani AS mewakili Kementerian Keuangan.
Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan, secara umum kinerjqa keuangan di daerah cukup baik, termasuk di Provinsi Jambi. Meskipun, serapan anggaran masih rendah. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Jambi, namun keterlambatan serapan anggaran juga terjadi di provinsi lain, merata di seluruh wilayah Indonesia.
Dia mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, semua daerah harus meningkatkan kedisiplinannya, lebih teliti, serta efektif dan efisien dalam membelanjakan anggaran.
“Belanja harus sesuai prioritasm dan fokus pada hasil. Lebih transparans dalam mengelola keuangan, akuntabilitas, yang paling penting tidak boleh ada korupsi. Selanjutnya, singkronkan dengan pembangunan pemerintah pusat,” katanya.
Al Haris juga mengatakan, percepatan eksekusi pelaksanaan anggaran di awal tahun juga harus dilakukan. Sehingga, manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat Provinsi Jambi.
“Smeua pihak juga harus bahu membahu dalam mengelola APBD dan APBN. Tujuan dan sasaran utamanya adalah kesejahteraan rakyat,” katanya.
Al Haris mengatakan, anggaran yang dialokasikan oleh pusat untuk Provinsi Jambi senilai lebih dari Rp 23 triliun. Sementara daerah menyumbang tak sampai Rp 8 triliun ke pusat.
“Artinya kita masih mengandalkan tranfer pusat. Maka harus pandai-pandai mengelola keuangan dengan baik. Dalam menghadapi politik ke depan, tekanan-tekanan ekonomi akan banyak. Kita berharap, daerah tetap kondusif karena akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi,” katanya.
Dia juga mengatakan, evaluasi dan monitoring juga akan selalu dilakukan, untuk melihat kinerja keuangan.
“Apakah berjalan dengan baik dan tepat sasaran, serta dan langsung bisa dinikmati masyarakat,” katanya. (Enn)