Ia menilai lewat penguatan produksi dalam negeri maka mampu menghadirkan dua manfaat yang meliputi kemandirian pangan serta peningkatan produksi pangan sehingga turut menopang penciptaan lapangan kerja baru serta menurunkan kemiskinan.
BACA JUGA:BBS-Jun Mahir Terima Rekomendasi PKB untuk Pilkada Muaro Jambi
BACA JUGA:Fresh Graduate Wajib Paham! Perbedaan PPPK dan PNS
“Sehingga kesejahteraan masyarakat di pelosok bisa ditingkatkan,” ujarnya pula.
Sebagai upaya mitigasi penanganan krisis pangan, lanjut dia, pada 2024 Kementan memiliki program peningkatan produksi padi untuk meningkatkan kapasitas beras.
Selain itu, mengembalikan alokasi pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton dengan menggunakan kartu identitas atau KTP, disusul program pompanisasi di lahan kering berupa lahan tadah hujan untuk meningkatkan produktivitas lahan.
Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet memandang perlu Indonesia menyiapkan strategi besar untuk menciptakan kedaulatan pangan guna menghindari risiko krisis pangan pada masa yang akan datang.
BACA JUGA:Dubai Resmi Mengesahkan Kripto sebagai Alat Pembayaran Gaji Pegawai
BACA JUGA:Jungkook dan V BTS Menuntut YouTuber Sojang atas Tuduhan Penyebaran Informasi Palsu
"Bukan sekadar ketahanan pangan yang acap kali mengandalkan impor bahan-bahan pangan dari luar negeri," kata Bamsoet dalam Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.
Bamsoet menuturkan bahwa peningkatan populasi penduduk dunia, khususnya di Indonesia, akan membutuhkan daya dukung bahan pangan yang lebih besar. Pada saat bersamaan, sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan justru menghadapi beragam tekanan.
Ketua MPR menyebutkan tekanan tersebut, mulai dari makin sempitnya lahan pertanian, stagnasi produksi, meningkatnya frekuensi hama dan penyakit tumbuhan, makin mahalnya biaya produksi, hingga ancaman perubahan iklim. (ANTARA)