JAMBI – Realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Jambi mencapai Rp4,96 triliun atau sebesar 50,91 persen dari pagu anggaran hingga Juli 2024. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Jambi, Burhani AS, mengungkapkan bahwa angka tersebut mencerminkan pertumbuhan sebesar 25,89 persen atau kenaikan sebesar Rp1,02 triliun dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023.
Peningkatan signifikan terlihat pada empat komponen belanja, yakni belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Peningkatan terbesar terjadi pada belanja modal yang mengalami kenaikan sebesar Rp580,70 miliar atau tumbuh sebesar 59,70 persen. Realisasi belanja modal mencapai Rp1,55 triliun, didorong oleh sejumlah proyek strategis nasional seperti Jalan Tol Tempino-Bayung Lencir, proyek pembangunan Bandara Depati Parbo Kerinci yang dikelola Kemenhub, serta proyek museum dan pemugaran kompleks Candi Muaro Jambi yang dikelola oleh Kemendikbudristek.
Belanja pegawai tercatat mencapai Rp1,82 triliun, meningkat sebesar Rp265,88 miliar atau 17,07 persen dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, belanja barang mencapai Rp1,57 triliun, dengan kenaikan sebesar Rp172,94 miliar dari periode yang sama pada tahun 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan belanja barang pada satker-satker KPU dan Bawaslu terkait Pemilu 2024, yang mencakup pembayaran petugas Badan Adhoc, pengawas Adhoc penyelenggara pemilu, serta belanja barang non-operasional untuk keperluan pemilu lainnya.
Belanja bantuan sosial juga mengalami peningkatan menjadi Rp16,06 miliar, meningkat sebesar Rp4,17 miliar dibandingkan tahun lalu. Peningkatan ini meliputi realisasi beasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah di UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dan IAIN Kerinci (Kemenag), serta belanja rehabilitasi penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan lansia yang dikelola oleh Satker Sentra Alyatama.
Burhani AS menilai bahwa peningkatan belanja ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mendukung berbagai program strategis dan sosial, serta memperkuat dukungan terhadap infrastruktur dan masyarakat di Provinsi Jambi.