JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku tidak masalah jika jumlah menteri bertambah di era Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk kebutuhan percepatan.
Dia mengatakan urusan jumlah kementerian merupakan hak prerogatif dari Presiden. Maka dari itu, dia pun menyerahkan semuanya kepada Prabowo Subianto yang akan menjabat mulai pada 20 Oktober mendatang.
"Nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya saja saya pikir itu masing-masing pemimpin punya style berbeda," kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
BACA JUGA:-PON XXI Aceh-Sumut 2024- Dayung Sumbang 2 Emas
BACA JUGA:Bupati Fadhil Serasi Kenakan Tenun Songket Bunga Bulian Bersama Ketua Dekranasda Zulva Fadhil
Di samping itu, dia pun yakin bahwa Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dia pun mengatakan hal itu guna merespons isu jumlah kementerian ditambah dari 34 kementerian menjadi 44 kementerian.
Sebagai ketua umum partai, dia mengaku sudah berkomunikasi mengenai jumlah menteri. Namun dia meminta agar publik menunggu kepastian jumlah menteri yang akan ditetapkan maupun yang akan didapat oleh Partai Golkar.
"Ada deh. Saya memang pernah berdiskusi dalam berbagai topik ya dan saya pikir tunggu tanggal mainnya," katanya.
BACA JUGA:Al Haris Raih Penghargaan Paritrana Award 2024 dari Wapres RI
BACA JUGA:Kemenag Kenalkan Empat Mushaf Standar Termasuk Alquran Braille
Adapun kini Badan Legislasi DPR RI sudah menyetujui agar RUU Kementerian Negara untuk dibawa ke rapat paripurna yang selanjutnya bakal disahkan sebagai undang-undang. Dalam RUU tersebut, perubahan-perubahan muatan dalam pasal sudah diputuskan dalam rapat panitia kerja (panja).
Perubahan dalam RUU tersebut, di antaranya terdapat penyisipan pasal yakni Pasal 6A soal pembentukan kementerian tersendiri, kemudian disisipkan juga Pasal 9A soal presiden yang dapat mengubah unsur organisasi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Selanjutnya salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden kini bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah. (ANTARA)