JAMBIKORAN.COM – Mengenai polemik kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Komisi I DPR bersama Polhukam dan Kemenkominfo besok akan menggelar rapat.
Polemik ini termasuk milik warga sampai milik presiden Joko Widodo dan juga Menkeu Sri Mulyani.
“Besok pagi kami mau rapat dengan polhukam, dengan kominfo, besok pagi,” Ucap Wakil Ketua Komis I DPR Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyahri usai penutupan Rekernas PKS di Kawasan Jakarta Pusat pada Minggu, 22 September 2024.
Kharis menyatakan bahwa rapat tersebut hanya berisi agenda tunggal dan hanya membahas secara mendalam terkait kebocoran data tersebut.
BACA JUGA:Beginilah Reaksi Tubuh, Jika Tersedot dalam Pusaran Air
BACA JUGA:Update Patch Mobile Legends, Kali Ini Akan Hadirkan Hero Baru?
“Agenda tunggal membahas tentang itu (kebocoran data). Jadi di ujung masa periode ini, kami besok masih rapat dengan kita hadirkan Polhukam sekalian, kan Kominfo ada di bawah Polhukam ya. Kita Rapat besok pagi, “ katanya.
Kemudian ia menjelaskan bahwa, “Amanat rapat yang lalu, rapat yang lalu kan kita tanya gimana, gimana, terus kemudian langkahnya mau apa. Ya kita mau lihat evaluasinya sampai hari ini seperti apa. Nyatanya kemarin bocor lagi kan, nah besok kita rapatkan.”
Terkait kebocoran data ini, Presiden Jokowi sendiri sudah membuka suara terkait hal ini. Jokowi mengatakan bahwa sudah memperintahkan Kemenkominfo, Kemenkeu, sampai BSSN untuk segera mengambil langkah dan ia meminta adanya mitigasi secepatnya.
“YA saya sudah oerintahkan Kominfo maupun Kemenkeu untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya, “ Ucap Jokowi saat di Boyolali, Jawa Tengah pada Kamis, 19 September 2024.
BACA JUGA:Biar Makin Gaul, Ini DIa 10 Istilah Gen Z yang Sering Digunakan
BACA JUGA:Bukan Hanya Karena Kurang Tidur, Ini 6 Penyebab Lain Kantung Mata
Jokowi juga mengatakan peristiwa ini juga dapat terjadi di negara lain. dia menduga bahwa kebocoran data ini terjadi karena keteledoran password sampai penympanan data yang berbeda-beda.
“Dan peristiwa ini kan juga terjadi di negera-negara lain yang semua data itu mungkin karena keteledoran password. Bisa jadi karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat-tempat yang berbeda, bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hecker,” katanya. (*)