JAKARTA – Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, menegaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara memberikan hak kepada setiap warga negara Indonesia (WNI) untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Hal ini karena Pancasila menempatkan setiap warga negara pada posisi yang sejajar, memberi penghargaan tertinggi kepada siapa pun yang hidup di Tanah Air.
"Setiap WNI, siapa pun itu, terlahir sebagai calon Presiden Republik Indonesia," ujar Yudian dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2024 BPIP di Jakarta.
Ia menambahkan bahwa meskipun menjadi atau tidaknya seorang WNI menjadi presiden adalah masalah lain, setiap individu secara konstitusional memiliki hak yang sama untuk mencapainya.
Selain itu, Yudian menjelaskan bahwa kehebatan Pancasila juga terlihat dari kemampuannya menyatukan kesultanan dan kerajaan yang ada di Indonesia menjadi sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan.
BACA JUGA:Kejari Bungo Musnahkan Barang Bukti 72 Perkara
BACA JUGA:Aksi Pelaku Curanmor Terekam CCTV, Polisi Buru Dua Pencuri Sepeda Motor,di Jelutung
Ia menyebutkan, meskipun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia hanya berlangsung selama 50 detik, namun hal itu berhasil menjamin hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia, dan para penguasa kerajaan serta kesultanan rela menyerahkan kekuasaannya kepada negara baru ini tanpa ada korban jiwa.
"Tidak pernah terjadi di muka bumi ini, kecuali di Indonesia, begitu mudahnya, ikhlasnya para raja, sultan, penguasa pada waktu itu, menyerahkan negara mereka dengan segala konsekuensi konstitusionalnya kepada sebuah negara yang baru sekadar nama," katanya.
Yudian juga menyampaikan bahwa dalam lima tahun terakhir, BPIP telah melakukan sosialisasi Pancasila ke seluruh penjuru Tanah Air, melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Meskipun BPIP menghadapi berbagai tantangan, ia menegaskan bahwa semangat gotong royong terus memperkuat nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, sesuai dengan visi Astacita Presiden Prabowo Subianto, yang mencakup memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. (ant/ira)