DPRD Provinsi Jambi menggelar audensi bersama Asosiasi Honorer se-Provinsi Jambi, Jumat (17/1) kemarin. Audiensi ini digelar dalam rangka penyelesaian persoalan tenaga honorer, terutama yang belum bisa masuk data base untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pertemuan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, didampingi Wakil Ketua DPRD Ivan Wirata dan dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Samsul Ridwan dan Wakil Ketua Komisi IV Rusli Kamal Siregar serta Anggota Komisi IV Juwanda dan Anggota Komisi I, M. Nasir.
Pertemuan tersebut digelar di Ruang Banggar DPRD Provinsi Jambi, Jumat (17/1). Audensi berlangsung mulai Pukul 8.00 hingga pukul 17.00.
Dari data yang dipaparkan oleh Badan Kepegawain Daerah (BKD) Provinsi Jambi dalam pertemuan tersebut, ditemukan lebih kurang 8.500 orang honorer baik yang sudah masuk dalam data base maupun yang belum masuk dalam data base.
Adapun tuntutan Asosiasi Honorer se-Provinsi Jambi ini seperti gaji yang standar UMR, pengangkatan status honorer menjadi PPPK, lalu PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh waktu, sampai pada kesetaraan dan keadilan bagi yang sudah memenuhi syarat agar di perhatikan menjadi prioritas saat pembukaan PPPK.
Semua tuntutan itupun dibahas satu persatu kemudian mencapai mufakat. Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz pun secara tegas mengatakan akan segera menindaklanjuti secara kongret hasil rapat dan kesepakatan bersama ini.
"Dalam waktu dekat kita akan segera melakukan konsultasi dan koordinasi ke seluruh stake holder. Kita mulai dari perwakilan kita di Senayan (DPR RI), kemudian Kementrian terkait untuk memastikan perjuangan ini sampai," tegas Hafiz.
Diakhir pertemuan, Asosiasi Honorer ini mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada DPRD, mereka pun bersama para pimpinan dan Anggota DPRD yang hadir menutup rapat bersama dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri. (Enn)