“Sebagai ibu kota provinsi, tantangan kita tentu jauh lebih kompleks. Oleh karena itu, ke depan, terutama untuk penilaian tahun 2025 yang akan dievaluasi pada 2026, kita harapkan lebih banyak terobosan konkret yang bisa dilakukan,” pungkasnya.
Sebelumnya dalam forum itu, Staf Ahli Wali Kota Jambi Moncar Widaryanto memaparkan berbagai inovasi Pemerintah Kota Jambi dalam Percepatan Penurunan Stunting.
Di mana Kota Jambi berhasil menurunkan angka stunting setiap tahunnya dengan angka dibawah Provinsi dan Nasional.
Bahkan di tahun 2022 telah mencapai target nasional lebih awal, yang hingga kini kasus stunting di Kota Jambi pada periode 2024 berada di angka 10,3 persen.
Sekaligus menjadi landasan kokoh untuk menurunkan stunting.
Katanya, dari satu langkah kecil nanun penuh inovasi, akan lahir sejuta harapan untuk masa depan anak bebas stunting menuju Indonesia Emas 2045.
Kegiatan ini dilaksanakan adalah bagian dari upaya monitoring dan evaluasi terhadap program nasional penurunan stunting, yang bertujuan untuk menilai capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan 8 aksi konvergensi penanganan stunting pada Tahun Anggaran 2024.
Penilaian ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas arahan Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan aksi konvergensi dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi di seluruh daerah.
Sebelumnya, Gubernur Jambi Al Haris dalam sambutannya saat membuka acara itu menyampaikan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting di daerah.
Salah satu bentuk nyata komitmen tersebut adalah dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 80 miliar untuk mendanai berbagai program dan kegiatan strategis terkait stunting.
“Penganggaran ini terbagi ke dalam 14 program, 16 kegiatan, yang tersebar di 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan total 25 sub kegiatan. Saya minta kepada Pak Wakil Gubernur bersama Kepala BKKBN selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi, agar dapat menjabarkan rincian ini lebih lanjut kepada tim stunting di kabupaten/kota. Pastikan semua program menyentuh sasaran, dengan fokus utama pada aspek lingkungan kesehatan, lingkungan permukiman, ketahanan pangan dan gizi, kondisi sosial ekonomi, serta tata kelola data stunting,” ujar Al Haris.
Selain itu, Gubernur Jambi Al Haris turut menyoroti kelemahan dalam pola penganggaran pemerintah saat ini, khususnya dalam penanganan isu kesehatan.
Ia mengungkap bahwa alokasi anggaran masih belum proporsional, di mana sebagian besar difokuskan pada penyelenggaraan kesehatan yang mencapai 66,34 persen, sementara untuk pembiayaan kesehatan hanya 33,010 persen.
Bahkan, porsi anggaran untuk fasilitas pelayanan kesehatan hanya 0,18 persen, dan untuk penguatan SDM kesehatan lebih kecil lagi, yakni 0,09 persen.
Al Haris menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang unggul sebagai kunci dalam menurunkan prevalensi kasus stunting.
Hal ini, menurutnya, harus berjalan seiring dengan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.