“Ini artinya, fokus penganggaran kita perlu dioptimalkan, terutama terhadap pos-pos yang saat ini masih mendapat porsi kecil, agar lebih terstruktur dan tepat sasaran. Saya berharap adanya perbaikan perencanaan lintas sektor dan penguatan koordinasi, sehingga seluruh aspek penentu percepatan penanganan stunting, mulai dari kesehatan, gizi, infrastruktur dasar, kondisi sosial ekonomi masyarakat, hingga tata kelola data dapat ditangani secara lebih masif dan menyeluruh,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur Al Haris juga mendorong keberlanjutan program-program yang telah berjalan dalam percepatan pencegahan stunting, seperti program 'Bapak Asuh' yang harus lebih di efektifkan dan ditingkatkan.
"Saya harap program ini juga menggandeng pihak swasta dan memaksimalkan CSR yang ada di daerah. Serta mari bersama-sama perkuat peran dan fungsi TPPPS di semua tingkatan termasuk penguatan regulasi kelembagaan dan dukungan anggaran yang tepat sasaran, dengan memastikan perencanaan kompetensi program kegiatan lapangan dengan fokus pada kelompok sasaran utama yaitu ibu hamil dan ibu menyusui," tutup Gubernur.
Kegiatan Penilaian Kinerja (PK) Aksi Konvergensi Stunting Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi diikuti 227 orang peserta yang terdiri dari para para Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi bersama Tim Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Kabupaten/Kota, serta para Kepala Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Akademisi, Organisasi Profesi, serta Mitra Pembangunan dan Tim Penggerak PKK se-Provinsi Jambi.
Dalam forum itu juga dilakukan penandatanganan Deklarasi Komitmen Bersama dalam mendukung penurunan stunting melalui sistem rujukan yang berstandar oleh Kepala Daerah didampingi Kepala RSUD se-Provinsi Jambi yang disaksikan langsung Gubernur bersama Wakil Gubernur Jambi.
Turut hadir dalam kegiatan itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Dalam Daerah III Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri RI yang tersambung secara virtual. Selain itu juga tampak pula hadir langsung Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris, unsur Forkopimda Provinsi Jambi, mewakili BKKBN dan BPS Provinsi Jambi, serta Tim Panelis Penilaian Kinerja Stunting Provinsi Jambi.(*)