“Hal ini disebabkan penurunan Penanaman Modal Asing dari US$ 50,9 juta pada tahun 2021 menjadi hanya US$ 39,2 juta pada tahun 2022. Sementara PMDN menunjukkan kinerja positif dimana pada tahun 2021 membukukan nilai sebesar Rp. 6.204,2 milyar meningkat menjadi Rp. 8.882,2 milyar pada tahun 2022,” jelasnya.
Sementara, garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp585.950,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp443.292,- (75,65 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp142.658,- (24,35 persen).
Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin.
Terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar yang dilakukan melalui sinergi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota, patut diapresiasi dalam upaya untuk menghindari banyaknya rumah tangga yang hidup dibawah garis kemiskinan.
Terjadinya penurunan kemiskinan merupakan suatu kinerja pemerintah daerah yang patut diapresiasi, namun pada dimensi lainnya tingkat kedalaman (P1) dan keparahannya kemiskinan (P2) justru mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan pada periode 2021 ke 2022 perekonomian masyarakat belum benar-benar pulih dari dampak krisis Pandemik Covid 19.
“Hasil penelusuran data BPS, Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Jambi Triwulan I-2023 menunjukkan angka pengangguran akibat Covid 19 hingga Februari 2022 mencapai 6.100 orang. Diharapkan, pada periode 2023 perekonomian masyarakat sudah kembali normal, sehingga kondisi baik P1 maupun P2 mengalami perbaikan yang signifikan,” jelas Muhammad Ridwansyah.
Selain itu, tambah Muhammad Ridwansyah, harus dilakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten terutama yang memiliki persentase peningkatan penduduk miskin ekstrim yang relatif tinggi, antara lain terdapat di: Kerinci, Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi dan Bungo.
Namun demikian, secara umum persentase penduduk miskin ekstrim di Provinsi Jambi mengalami penurunan dari 1,30% pada tahun 2021 menjadi 1,16% pada tahun 2022 atau terjadi penurunan sebesar 0,14%.
“Secara keseluruhan, klaim bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi kurang berkualitas hanya menggunakan asumsi dan intensi yang kurang tepat ketika dilihat secara komprehensif dengan menggunakan data dan hasil analisis,” katanya.
“Provinsi Jambi telah menunjukkan adaptabilitas yang cukup kuat dan memprioritaskan pertumbuhan yang inklusif. Terakhir, diharapkan Provinsi Jambi dapat menerapkan program dan kebijakan sosial untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi didistribusikan secara adil. Upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan masyarakat yang terpinggirkan mencerminkan dedikasi provinsi ini untuk memajukan pertumbuhan yang berkualitas,” pungkas Muhammad Ridwansyah. (Enn)