JAKARTA - Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) sekaligus penggiat perlindungan konsumen, Tulus Abadi, menilai larangan Menteri Sosial Saifullah Yusuf terkait penggunaan dana bantuan sosial (bansos) untuk aktivitas judi online maupun membeli rokok sulit dipatuhi dari sisi sosiologis.
“Miris jika bansos justru dipakai untuk berjudi, membeli miras, rokok, atau bahkan menutup utang. Namun secara sosial, larangan seperti itu memang berat untuk dipatuhi,” ujar Tulus di Jakarta, Sabtu.
Ia menjelaskan setidaknya ada dua penyebab utama sulitnya aturan tersebut dijalankan. Pertama, belum ada mekanisme kontrol yang kuat dari pemerintah untuk memastikan dana bansos tidak disalahgunakan.
Instrumen hukum maupun kebijakan teknis di lapangan juga belum tersedia, sehingga larangan itu hanya berfungsi sebagai imbauan moral.
BACA JUGA:Satgas PASTI Imbau Masyarakat Waspadai Penipuan Menggunakan Artificial Intelligence
BACA JUGA:Brasil Masih Butuh Neymar di Piala Dunia 2026
Kedua, tantangan sosialnya dianggap lebih besar. Berdasarkan data yang ia sebutkan, sekitar 650 ribu penerima bansos diketahui menyalahgunakan bantuan untuk bermain judi online.
Lebih jauh, larangan penggunaan bansos untuk membeli rokok dinilai lebih berat lagi. “Sekitar 32 persen masyarakat Indonesia — atau hampir 70 juta orang — adalah perokok aktif, dan sebagian besar berasal dari keluarga menengah ke bawah,” tambahnya.
Tulus mendorong Kementerian Sosial tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan kebijakan konkret yang melibatkan berbagai pihak.
Ia menyarankan Mensos bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, PPATK, Kepolisian, hingga OJK untuk melakukan penindakan dan takedown besar-besaran terhadap aplikasi judi online, yang banyak menyasar kelompok rentan termasuk anak-anak dan remaja.
BACA JUGA: Pelatih Soroti Mental Pemain, Usai Timnas Amputasi Indonesia Takluk dari Iran
BACA JUGA:Tuchel Nilai Foden, Bellingham, dan Kane Sulit Diturunkan Bersamaan
Sementara untuk kebiasaan merokok di keluarga miskin, Tulus menilai pendekatan harus dimulai dari hulu agar penggunaan dana bansos tidak justru mengalir ke bandar judi maupun industri rokok.
Ia menegaskan bahwa bansos seharusnya memberi manfaat maksimal bagi kelompok menengah bawah dan efektif membantu menurunkan tingkat kemiskinan, yang saat ini berada di angka 8,5 persen atau setara 24,7 juta penduduk. (*)