JAKARTA,JAMBIKORAN.COM - Pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 15.000 unit hunian bagi warga terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat rampung dalam waktu tiga bulan. Program tersebut merupakan bagian dari percepatan penanganan pascabencana di wilayah Sumatra.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, target tersebut dibahas dalam koordinasi bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria, di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Sabtu (27/12) malam.
“Total 15.000 unit ditargetkan selesai dalam tiga bulan ke depan,” kata Teddy, Minggu (28/12).
Ia menjelaskan, Danantara telah memulai pembangunan 15.000 unit rumah yang bersumber dari BUMN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 500 unit pertama ditargetkan rampung dalam minggu ini.
Hunian yang dibangun akan dilengkapi dengan fasilitas dasar, antara lain sanitasi air bersih, rumah ibadah, listrik, jaringan WiFi, serta fasilitas pendukung bagi anak-anak.
Selain itu, secara paralel Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah memulai pembangunan 4.500 unit hunian sementara yang tersebar di tiga provinsi terdampak.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman turut membangun hunian tetap di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 2.500 unit tahap pertama telah dibangun pada pekan lalu di lahan pemerintah yang merupakan aset BUMN. Sementara itu, 2.500 unit tahap kedua direncanakan mulai dibangun pada awal pekan depan.
Teddy menambahkan, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap dilakukan dengan sejumlah ketentuan, di antaranya tidak berada di kawasan rawan bencana, memiliki akses memadai ke jalan utama dan fasilitas umum, serta berlokasi relatif dekat dengan tempat tinggal dan aktivitas kerja warga terdampak.
Ia juga berharap pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam penyediaan lokasi, penyiapan lahan, serta pengaturan perpindahan warga ke hunian yang telah disiapkan.
“Pemerintah daerah diharapkan berperan aktif dalam proses penyediaan lokasi dan perpindahan penghuni hunian tersebut,” ujarnya.