"Tetap fokus pada pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, termasuk yang berkaitan dengan hal pendidikan dan kesehatan," tambahnya.
Sementara Wakil Ketua II DPRD Kota Jambi, MA Fauzi mengatakan, batas maksimum pengasahan ABPD itu 30 hari menjelang akhir tahun anggaran.
"Jadi paling lambat 30 November sudah disahkan," katanya.
Saat ini tinggal kesimpulan, seluruh OPD di Pemkot Jambi sudah dilakukan hearing.
Ada perubahan-perubahan anggaran karena, pertama penyampaian walikota kala itu belum jelas berapa APBD Kota Jambi.
"Waktu itu cuma disampaikan Rp1,6 T. Jadi kami menunggu kepastian transfer pusat turun dulu. Ternyata baru muncul angkanya di atas 20 Oktober, ada bertambah sekitar Rp349 M. Jadi APBD kita hampir Rp 2 T," ungkapnya
“Kalau itu sudah ada baru bisa kita sahkan, jadi bukannya selama ini kami mengulur-mengulur waktu untuk memperlambat pengesahan APBD. Sekarang 39 OPD di Pemkot Jambi bertambah semua anggarannya. Terutama untuk kenaikan gaji 8 persen itu," pungkasnya.
Sebelumnya, diproyeksikan bahwa pendapatan daerah Kota Jambi tahun 2024 diperkirakan tidak mengalami kenaikan yang signifikan, terutama yang bersumber dari komponen Dana Transfer Pemerintah Pusat.
Disisi lain, Pemkot Jambi optimis terjadi peningkatan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD-red) Kota Jambi di tahun 2024.