MUARASABAK - DPRD Tanjab Timur kembali menggelar rapat paripurna terkait pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanjab Timur Tahun Anggaran 2023.
Kegiatan ini sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Tanjab Timur, Saidina Hamzah, yang didampingi oleh Sekda Tanjab Timur Sapril, serta diikuti pulau oleh beberapa anggota dewan dari berbagai fraksi ayang ada di DPRD Tanjab Timur, perwakilan kepala OPD dan unsur Forkopimda lingkup Pemkab Tanjab Timur.
Pada pandangan umum Fraksi Bulan Bintang Indonesia (BBI) DPRD Tanjab Timur terhadap nota pengantar tersebut, ada 5 poin penting yang menjadi sorotan.
BACA JUGA:Gaji Perangkat Desa Belum Cair, DPMD: Tunggu Finalisasi Perbup
BACA JUGA:Pesta Diskon Angsuran Ramadan di Sinsen
Dimana, terkait sinergitas antar OPD agar tidak terjadi ego sektoral menjadi sorotan pertama yang disampaikan oleh Ambok Acok, anggota fraksi BBI, dari partai Gerindra.
"Fraksi BBI meminta kepada Pemkab Tanjab Timur untuk lebih meningkatkan sinergitas antar OPD. Hal ini penting agar tidak terjadi ego sektoral dalam pembangunan daerah sehingga hasil yang lebih optimal bisa tercapai," ujarnya, Selasa 26 Maret 2024.
Fraksi BBI juga menyoroti soal Tanah Kas Desa (TKD), aset desa dan BUMDes. Dengan tegas Ambo Acok meminta kepada Dinas PMD Kabupaten Tanjab Timur, untuk melakukan pengawasan intensif dan juga meminta penjelasan secara rinci terkait hal tersebut. Sebab, ini semua demi kesejahteraan masyarakat desa.
Kepada Dinas PUPR, Fraksi BBI juga meminta percepatan pelaksanaan kegiatan di jalan lintas Sadu-Sungsi Jambat-Sungai Sayang, yang saat ini dalam kondisi putus.
BACA JUGA:Viral, Jembatan Francis Scott Key Sepanjang 2,6 Km Ambruk ditabrak Kapal Kontainer
BACA JUGA:Akhirnya Dewan Keamanan PBB Sahkan Resolusi Gencatan Senjata di Gaza
"Agar segera dipercepat pelaksanaannya serta jalan poros Desa Sungai Sayang, RT 04, yang putus saat hujan," ungkapnya. (pan/viz)