PDI Perjuangan akan Rumuskan Ulang Kurikulum Hukum

Reporter: Antara |

Editor: Jennifer Agustia |

Senin , 17 Jun 2024 - 09:46

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.-ANTARA-Jambi Independent

Oleh Narda Margaretha Sinambela. (ANTARA)

pdi perjuangan akan rumuskan ulang kurikulum hukum                            jakarta - dpp partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip) akan menggelar forum group discussion (fgd) untuk merumuskan pembuatan kurikulum soal hukum demi meningkatkan kualitas hukum dan demokrasi di indonesia.
hal itu disampaikan sekretaris jenderal pdip hasto kristiyanto saat membuka sekolah hukum yang diikuti seluruh caleg terpilih dari pdip di sekolah partai, jakarta, jumat (16 juni 2024).
hasto mulanya mengingatkan kembali pidato politik ketua umum pdip megawati soekarnoputri, dalam rapat kerja nasional (rakernas) v pdip, bahwa sebenarnya, semua gagasan para pendidik bangsa tentang indonesia merdeka sangat luar biasa dan tidak ada duanya.
"ibu mega menyebutkan tentang suatu negara paripurna, spirit-nya yang menyala, melalui kemerdekaan 17 agustus 1945. dan kata ibu mega, spirit inilah yang mengandung tekad kuat, untuk berani meletakkan nasib bangsa, dan tanah air, di tangan kita sendiri," kata hasto.
baca juga:lugito sebut tugas utama dkpp menjaga marwah
baca juga:menko polhukam minta perangkat desa pastikan pilkada berjalan kondusif
dengan demikian, lanjut hasto mengutip pidato megawati, gambaran negara yang paripurna ini, kesemuanya sudah sangat lengkap, utuh, komprehensif, dan visioner. hasto menambahkan hal itu yang mendasari politik hukum.
"karena partai ini kita tidak pernah berhenti, di dalam berjuang, tidak pernah berhenti di dalam pergerakan. siapa yang mandek dalam pergerakan, maka indonesia bisa amblek. karena itulah, kita harus berjuang benar-benar, besok kita akan melakukan fgd, sudah direncanakan satu bulan yang lalu, untuk memperbaiki kurikulum sekolah partai kita," ujarnya.
politikus asal yogyakarta ini menerangkan berbagai persoalan ketika hukum menjadi alat kekuasaan, maka seluruh tiga pilar partai wajib memahami aspek-aspek politik hukum dari konsepsi negara paripurna.
selain itu, para kader pdip diminta untuk memahami hukum acara, pidana, dan perdata, agar bisa memperjuangkan hukum yang berkeadilan di dalam rangka supremasi hukum.
baca juga:kejar target prevalensi stunting lewat strategi pentahelix
baca juga:percepat penyelesaian spam sepaku untuk air minum ikn
hasto menyampaikan nantinya tata kelembagaan, etika, dan moralnya nanti akan disampaikan oleh pemateri advokat senior gayus lumbuun.
"kemudian, bagaimana mekanisme-mekanisme hukum, termasuk pra-peradilan, semua akan diajarkan, sehingga selama satu bulan penuh ini, setiap jumat, akan menjadi hari untuk mempelajari seluruh aspek tentang hukum yang berkeadilan," pungkas hasto.
oleh narda margaretha sinambela. (antara)