Berikan Keterangan di Hadapan BK, Kasus Pinto Vs Eks Tenaga Honorer

Reporter: Jennifer Agustia |

Editor: Rizal Zebua |

Senin , 12 Aug 2024 - 16:52

BADAN KEHORMATAN: Rahma Asy Syifa menyerahkan dokumen-dokumen untuk alat bukti laporannya.-IST/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent

“Sekarang malah Waka II yang mencabut SK pegawai non ASN. Yang mengangkatnya adalah Sekwan, yang berhak mencabut SK atau memberhentikannya juga Sekwan,” katanya.

Sementara itu, Rahma Asy Syifa usai diperiksa di ruang BK DPRD Provinsi Jambi mengatakan, dia sudah menyerahkan semua barang bukti ke BK DPRD Provinsi Jambi.

“Bukti-bukti sudah saya serahkan ke BK, screenshoot percakapan antara saya dan staf Waka II ketika menagih uang saya juga ada, Kemudian SPT, dan banyak lagi. Lebih dari 10 pertanyaan dari BK tadi,” katanya.

Sementara itu, Ketua BK DPRD Provinsi Jambi, Evi Suhirman mengatakan, pihaknya relah melaksanakan sidang kode etik.

“Terkait kasus saudara Pinto. Tadi (kemarin,red) kita meminta keterangan dari pengadu, dan kita telah menerima alat bukti yang disampaikan ke BK,” katanya.

BK kemudian akan memproses hasil dari pertemuan dengan Syifa tersebut. Evi mengatakan, pihaknya akan meminta Syifa untuk menghadirkan saksi-saksi yang bisa membuktikan ada perintah dari Pinto, pembuktian dana-dana keluar juga.

“Cukup banyak, ada bukti perjalanan dinas, bukti uang yang masih diduga ditahan staf Pinto. Jumat kita akan memanggil Pinto untuk sidang. Mudah-mudahan Jumat atau Senin sudah selesai sidang,” katanya.

Ditanyakan mengenai kenapa sidang dilakukan secara tertutup, Evi mengatakan, seusai dengan kode etik DPRD Provinsi Jambi.

“Sesuai peraturan DPRD, Tata Tertib BK. Sidangnya memang tertutup,” tandasnya. (enn/zen)

berikan keterangan di hadapan bk, kasus pinto vs eks tenaga honorer                             jambi – badan kehormatan (bk) dprd provinsi jambi, akhirnya menangani kasus mantan tenaga honorer di kantor dprd provinsi jambi, melawan wakil ketua dprd provinsi jambi, pinto jayanegara.
senin (12 agustus 2024), bertempat di ruang badan kehormatan dprd provinsi jambi, rahma asy syifa, mantan tenaga honor tersebut dipanggil untuk memberikan keterangan dan barang bukti.
ilham kurniawan dartias, kuasa hukum syifa mengatakan, kliennya menghadapi anggota bk di dalam ruangan sendiri, tanpa didampingi kuasa hukum.
kuasa hukum, tidak diizinkan masuk. dia mengatakan, dalam pertemuan dengan anggota bk dprd provinsi jambi tersebut, syifa sudah menyerahkan barang bukti terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pinto jayanegara.
baca juga:ini manfaat mengonsumsi buah setiap hari untuk kesehatan
baca juga:jokowi jelaskan alasan belum menerbitkan keppres pemindahan ibu kota
“yaitu adanya hak-hak honorer yang merupakan klien kami, hingga saat ini belum diberikan,” katanya.
dia mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima, sekwan sudah mencairkan honor kliennya untuk kegiatan perjalanan dinas dan reses. namun, uang tidak diserahkan ke syifa, bahkan sejak dirinya menjadi tenaga honorer.
“disamping memberikan keterangan, kita sampaikan bukti-bukti berupa surat, mulai dari syifa menjadi asisten waka ii tersebut, sampai diberhentikan oleh waka ii. kita juga minta dihadirkan saksi-saksi yang relevan dengan perkara ini,” katanya.
ditanya berapa nilai uang yang diduga digelapkan oleh pinto, ilham mengatakan, sekitar rp 20 juta. uang yang nilainya sangat besar untuk seorang tenaga honorer. 
baca juga:pendaftaran 600.000 formasi casn dimulai bulan ini, 60.000 dialokasikan untuk ikn
baca juga:jokowi sebut investasi rp 56,2 triliun di ikn dari non-apbn, 55 investor siap bangun infrastruktur
“sebelum kasus ini viral dan dilaporkan ke polda jambi, syifa sudah berkomunikasi dengan waka ii. pertama di awal mei, sebelum viral. syifa sudah meminta agar uangnya dibayarkan, tapi malah ada perlakuan yang tidak mengenakkan. syifa dibawa ke polsek telanai dari rumah dinas waka ii, diperiksa sampai jam 2 pagi. sampai sekarang kita sudah buat laporan di polda, sejak bulan april, tidak ada itikad baik dari waka ii, pinto jayanegara,” katanya.
ilham juga mengatakan, syifa resmi menjadi tenaga honorer di dprd provinsi jambi sejak januari, dan berlaku sampai desember 2024. tidak ada surat pemberhentian dari yang mengangkatnya sebagai tenaga honorer, yaitu sekwan. 
“sekarang malah waka ii yang mencabut sk pegawai non asn. yang mengangkatnya adalah sekwan, yang berhak mencabut sk atau memberhentikannya juga sekwan,” katanya.
sementara itu, rahma asy syifa usai diperiksa di ruang bk dprd provinsi jambi mengatakan, dia sudah menyerahkan semua barang bukti ke bk dprd provinsi jambi. 
baca juga:partai hanura resmi mengusung tafyani-ezi untuk pilkada kerinci
baca juga:lonjakan kasus demam berdarah dengue di kota jambi mengkhawatirkan
“bukti-bukti sudah saya serahkan ke bk, screenshoot percakapan antara saya dan staf waka ii ketika menagih uang saya juga ada, kemudian spt, dan banyak lagi. lebih dari 10 pertanyaan dari bk tadi,” katanya. 
sementara itu, ketua bk dprd provinsi jambi, evi suhirman mengatakan, pihaknya relah melaksanakan sidang kode etik.
“terkait kasus saudara pinto. tadi (kemarin,red) kita meminta keterangan dari pengadu, dan kita telah menerima alat bukti yang disampaikan ke bk,” katanya. 
bk kemudian akan memproses hasil dari pertemuan dengan syifa tersebut. evi mengatakan, pihaknya akan meminta syifa untuk menghadirkan saksi-saksi yang bisa membuktikan ada perintah dari pinto, pembuktian dana-dana keluar juga.
baca juga:kurir narkoba di tebo ulu ditangkap, polisi sita barang bukti
baca juga:pemkot jambi gelar fashion show batik untuk meriahkan hut ri ke-79
“cukup banyak, ada bukti perjalanan dinas, bukti uang yang masih diduga ditahan staf pinto. jumat kita akan memanggil pinto untuk sidang. mudah-mudahan jumat atau senin sudah selesai sidang,” katanya.
ditanyakan mengenai kenapa sidang dilakukan secara tertutup, evi mengatakan, seusai dengan kode etik dprd provinsi jambi.
“sesuai peraturan dprd, tata tertib bk. sidangnya memang tertutup,” tandasnya. (enn/zen)