Empat Daerah Paling Berpotensi Konflik

JAMBI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi menyebutkan, dalam tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ini, telah melakukan mitigasi awal potensi sengketa pada tahapan pencalonan.

Muhammad Hapis, Anggota Bawaslu Provinsi Jambi mengatakan, untuk mitigasi ini, pihaknya sudah melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan kabupaten/kota, bahkan dengan Gakkumdu. Tujuannya untuk memetakan berbagai potensi-potensi masalah.

“Bawaslu RI juga sudah malaunching Indeks Kerawan Pemilu (IKP) untuk Provinsi Jambi kemarin,” katanya.

Dia menyebutkan, pengawasan di Jambi, saat ini pihaknya fokus pada pelanggaran-pelanggaran seperti keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), politisasi SARA, dan politik identitas.

“Kami di Jambi sudah melakukan pencegahan-pencegahan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak. Sehingga nanti pada pelaksanaan Pilkada serentak ini, tidak hanya ada di Bawaslu, namun beban morilnya juga secara utuh ada di masyarakat Provinsi Jambi,” katanya.

Dia mengatakan, sudah membagi tupoksi, baik Bawaslu Provinsi Jambi, maupun Bawaslu kabupaten/kota, dan semua elemen.

Sebab, pengawas di tingkat desa juga sudah terbentuk.

“Pengawas TPS juga segera dibentuk,” katanya.

Untuk netralitas ASN sendiri, sejak awal menurutnya sudah diberi peringatan. Sebab, ada beberapa daerah yang Pilkadanya akan diikuti incumbent. Sehingga, politik birokrasi ini akan memantik keterlibatan para ASN dalam politik praktis.

“Pencegahan kami lakukan sejak dini, memperkecil ruang lingkup ASN untuk terlibat,” katanya.

Namun, diakuinya hingga saat ini belum ada laporan yang masuk ke Bawaslu Provinsi Jambi mengenai keterlibatan ASN itu. Jika pun ada ASN terlibat, pihaknya hanya bisa memberikan rekomendasi di Kemenpan/RB.  

“Kita hanya berikan rekomendasi, karena ada instansi lain yang membawahi ASN yakni Kemenpan RB, dan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN),” katanya.

Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, untuk tidak sungkan melapor ke Bawaslu jika ada ASN yang terlibat politik praktis, atau jenis-jenis pelanggaran lain. Informasi dari masyarakat, menurutnya adalah bentuk pencegahan awal.

Terkait dengan potensi politik uang, menurut Hapis, cukup sulit untuk dipetakan dimana paling berpotensi.