Dipecat, Akmaluddin Melawan

Reporter: Jennifer Agustia |

Editor: Rizal Zebua |

Senin , 21 Oct 2024 - 19:49

Akmaluddin bersama kuasa hukumnya saat memberikan keterangan--

dipecat, akmaluddin melawan                            jambi - pemecatan anggota dprd provinsi jambi akmaluddin, kini berbuntut panjang. akmaludiin, membawa ke ranah hukum, dengan memasukan gugatan ke pengadilan negeri jambi, senin (21/10) kemarin atas dugaan perbuatan melawan hukum (pmh).
di dalam gugatan itu, akmaluddin memasukkan sejumlah tergugat, yakni tergugat i adalah dpp pdip, tergugat ii mahkamah partai dpp pdip, tergugat iii dpd pdip provinsi jambi, dan turut tergugat adalah nur tri kadarini sebagai pelapor ke dpd.
baca juga:jembatan gantung jebol sejak lama
baca juga:pjs sudirman: jangan suka membual!
"gugatan ini sudah didaftarkan ke pengadilan negeri jambi hari ini senin, tanggal 21 oktober 2024 nomor 199/pdt.g/2024/pn-jbi. saat ini tinggal menunggu jadwal sidang," ujar adithiya diar. kuasa hukum akmaluddin.
dalam pokok perkara, pemohon memohon pengadilan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. menyatakan tergugat i, ii, iii dan iv telah melakukan perbuatan melawan hukum.menyatakan surat pemecatan akmaluddin dari keanggotaan partai tanggal 13 september 2024 tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
menjatuhkan tergugat i, tergugat ii, tergugat iii dan iv secara bersama-sama untuk membayar  ganti rugi kepada penggugat secara tunai atas kerugian materil dan inmateril senilai rp 4.572.400.000.
dalam konferensi persnya, akmaluddin menceritakan ihwal pemecatan dirinya. dia mengatakan, menerima surat pemecatan itu pada tanggal 28 september 2024 lalu. sementara, surat itu sudah turun sejak 13 september.“artinya ada dua minggu setelah surat itu turun, baru diserahkan ke saya., surat itupun saya terima dalam bentuk scan. setelah itu, ada juga surat usulan paw,” katanya.
dia mengaku kaget menerima surat pemecatan dirinya itu. konflik ini sendiri berawal dari pengaduan dari kader pdi perjuangan nur tri kadarini di mahkamah partai pada bulan april lalu. kemudian pada juni, dilaksanakan sidang di mahkamah partai.
“sampai saat ini, keputusan sidang mahkamah partai itu, belum kami terima,” katanya.akmal mengatakan, ketika sedang berproses di mahkamah partai, dpd pdip juga melakukan proses sidang yang sama. sampai akhirnya akmaluddin menerika surat pemecatan dirinya.  
pihaknya menilai dpd pdip telah melampauai kewenangannya. sehingga, pihaknya mengajukan laporan ke mahkamah partai, namun belum mendapatkan tanggapan.
“maka dengan segala pertimbangan, hari ini kami masukkan gugatan ke pn jambi terkait sengketa partai. prosesnya nanti kita lihat seperti apa. kami masih khusnuzon ke pdip yang menjunjung tinggi hak-hak konstitusional anggota, dan taat kepada ad/art partai,” katanya.
ditanyakan mengenai isi surat pemecatan, akmal mengatakan, dirinya disebutkan telah menjadi salah satu satu alasan inisiator pemungutan suara ulang (psu) februari lalu di tembesi.
“kemudian ada dikatakan saya merusak nama baik partai, penipuan, penggelapan, hal ini tentu kita kaji. terkait penggelapan dan penipuan, kenapa tidak lapor ke pihak berwajib. kita belum dapat surat somasi atau apapun tentang tuduhan penipuan dan penggelapan itu,” katanya.
diketahui sebelumnya, partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip) mengambil langkah tegas, dengan memecat akmaluddin, anggota dprd provinsi jambi, dari keanggotaan partai.keputusan ini diumumkan melalui surat resmi yang dikeluarkan oleh dewan pimpinan pusat (dpp) pdip, dengan nomor 1592/kpts/dpp/ix/2024.
surat keputusan yang dirilis pada 13 september 2024 ini, mengungkapkan alasan di balik pemecatan yang mengejutkan.
akmaluddin dituduh berkhianat dengan menjadi inisiator pemungutan suara ulang (psu) di desa pelayangan dan desa suka ramai, tindakan yang berujung pada hilangnya kursi pdip dalam pemilihan umum legislatif (pileg) 2024.namun, tuduhan ini bukanlah satu-satunya masalah yang membelit akmaluddin.ia juga dituduh melakukan penggelapan, penipuan, dan penyalahgunaan kewenangan, yang dianggap merusak kehormatan serta citra partai di mata publik.
dpp pdip menilai tindakan-tindakan tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap kode etik dan disiplin partai."dpp partai memandang perlu untuk mengambil langkah ini demi menjaga integritas dan citra pdip," ungkap surat keputusan tersebut.
hingga saat ini, reaksi dari dpd pdip provinsi jambi terkait pemecatan akmaluddin, yang telah menjabat selama dua periode, masih belum terdengar.
keputusan ini menjadi sorotan, mengingat perjalanan karier akmaluddin di dprd yang kini berakhir dengan kontroversi. (enn/zen)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Independent 22 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan