Bakal Terapkan Pasal Pencucian Uang

Reporter: Antara |

Editor: Rizal Zebua |

Rabu , 04 Dec 2024 - 17:03

"Selanjutnya tim KPK mengalamkan RM selaku Pj. Wali Kota Pekanbari bersama dengan dua ajudannya yaitu NAT (Nugroho Adi Triputranto) alias Adi (A) alias U (Untung) dan MRM (Mochmmad Rifaldy Mathar) alias AD (Aldy) di rumah dinas Wali Kota," kata Ghufron pada Rabu, 4 Desember 2024.

"Serta diamankan barang berupa uang tunai sejumlah kurang lebih Rp1.390.000.000,00 yang diberikan oleh NK (Novin) kepada RM [Risnandar] di rumah dinas wali kota," lanjutnya.
Lalu, sekitar pukul 20.30 WIB, Risnandar meminta istrinya Aemi Octawulandari Amir (AOA) untuk menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 2 miliar dalam tas kepada tim KPK yang mendatangi rumah pribadinya yang ada di Jakarta.
Kemudian pada pukul 20.32 WIB, Indra Pomi diamankan di rumah pribadinya di Kota Pekanbaru. Ditemukan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 830 juta di rumahnya yang diterima dari Novin.

"Berdasarkan pengakuan IPN [Indra Pomi], secara keseluruhan uang yang diterimanya dari NK (Novin) sejumlah Rp1 miliar, namun sebesar Rp 150 juta sudah diberikan IPN kepada YL (Yuliarso) Kadishub Kota Pekanbaru dan Rp 20 juta ke wartawan," kata Ghufron.

Lalu, sekitar pukul 21.00 WIB, Nadya Rovin selaku anak dari Novin diamankan di kos Casa Tebet Mas Indah. Pada rekening Nadya Rovin terdapat saldo sebesar Rp 375.467.141,00.

Ghufron menjelaskan bahwa sejumlah Rp 300 juta pada rekening tersebut berasal dari setoran tunai yang dilakukan oleh RS (Rafli Subma) atas perintah Novin pada 2 Desember 2024.

Pada pukul 21.30 WIB, tim KPK tiba di Kantor Wali Kota Pekanbaru dan memasang KPK line di beberapa ruangan di Gedung Kantor Wali Kota yaitu Ruang Bagian Umum, Ruangan Sri Wahyuni (SW) selaku Bendahara Pengeluaran, Ruang Sekda, Ruang Wali Kota, Ruang Bendahara di Kantor BPKAD Gedung B3 Komplek Pemkot.

Kemudian pada pukul 23.00 WIB, Mariya Ulfa (MU), Tengku Suhaila (TS) dan Ridho Subma (RS) yang merupakan Staf Bagian Umum datang menemui tim KPK di Kantor Wali Kota Pekanbaru.

Selanjutnya, Novin minta kepada kakaknya yang bernama Fachrul Chacha (FC) untuk menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1 miliar yang ada di rumah Pekanbaru kepada tim KPK.

Sekitar pukul 00.50 WIB, 3 Desember 2024, SW selaku Bendahara Pengeluaran tiba di Kantor Pemkot Pekanbaru menemui tim KPK.

Lalu, pada 02.43 WIB, tim KPK mengamankan uang sejumlah Rp100 juta dari Nugroho Adi (NA) atau Untung (U) di rumah dinas Pj Wali Kota. Uang tersebut berasal dari pencairan TU yang diberikan oleh NK pada 29 November 2024.

"Pada pukul 10.00 tanggal 3 Desember 2024, tim menuju rumah NA/U di Ragunan untuk mengamankan sekurang-kurangnya uang sejumlah Rp200.000.000 yang masih tersimpan di rumah NA/U yang merupakan uang dari NK," ucap Ghufron.

Selanjutnya, ketiga tersangka ditahan selama 20 hari pertama sejak 3 Desember 2024 sampai 22 Desember 2024, di Rutan Cabang KPK.

Atas perbuatannya, para Tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 12 f dan pasal 12 B pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.(*)

bakal terapkan pasal pencucian uang                            jakarta - komisi pemberantasan korupsi (kpk) mengungkapkan kronologi operasi tangkap tangan (ott) terhadap pj. wali kota pekanbaru, risnandar mahiwa.
kini, risnandar dan dua orang lainnya, yakni sekretaris daerah (sekda)pekan baru, indra pomi nasution (ipn) dan pelaksana tugas kepala bagian umum sekda kota pekan baru resmi ditahan kpk.
wakil ketua kpk, nurul ghufron mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian penyidikan sebelum melakukan ott.
“jadi modusnya ini adalah pemotongan dari uang ganti, ug, dalam peruntukannya yang banyak adalah uang makan dan uang minum di bagian umum setda pemerintah kota pekanbaru," ujar wakil ketua kpk nurul ghufron.
baca juga:gubernur al haris dorong kolaborasi kuat
baca juga:libur semester di kota jambi segera tiba
ghufron menjelaskan bahwa pada november 2024, terdapat penambaham anggaran setda di antaranya untuk anggaran makan dan minum (apbd 2024).
dari penambahan ini, diduga risnandar menerima jatah uang sejumlah rp 2,5 miliar.
kpk masih mendalami kasus pemotongan anggaran ini dan tidak menutup kemungkinan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang.
"juga dalam proses penyidikan mungkin pasalnya akan bertambah, termasuk juga tppu dalam proses penyidikan akan dikembangkan," ujar ghufron.
ghufron menjelaskan, mulanya pada senin, 2 desember 2024, sekitar pukul 16.00 wib, kpk mendapat informasi novin karmila akan menghancurkan tanda bukti transfer sejumlah rp 300 juta kepada anaknya yaitu nadya rovin puteri (nrp).
kemudian, transfer tersebut atas perintah novin dan dilakukan oleh rafli subma (rs) yang merupakan staf bagian umum.
dari kegiatan tersebut, kpk mengamankan novin bersama dengan sopirnya yakni darmasyah (dm) sekitar pukul 18.00 wib di kota pekanbaru.
tak hanya itu, diamankan uang tunai sejumlah rp 1 miliar yang tersimpan dalam tas ransel.
"selanjutnya tim kpk mengalamkan rm selaku pj. wali kota pekanbari bersama dengan dua ajudannya yaitu nat (nugroho adi triputranto) alias adi (a) alias u (untung) dan mrm (mochmmad rifaldy mathar) alias ad (aldy) di rumah dinas wali kota," kata ghufron pada rabu, 4 desember 2024.
"serta diamankan barang berupa uang tunai sejumlah kurang lebih rp1.390.000.000,00 yang diberikan oleh nk (novin) kepada rm [risnandar] di rumah dinas wali kota," lanjutnya. lalu, sekitar pukul 20.30 wib, risnandar meminta istrinya aemi octawulandari amir (aoa) untuk menyerahkan uang tunai sejumlah rp 2 miliar dalam tas kepada tim kpk yang mendatangi rumah pribadinya yang ada di jakarta. kemudian pada pukul 20.32 wib, indra pomi diamankan di rumah pribadinya di kota pekanbaru. ditemukan uang tunai kurang lebih sejumlah rp 830 juta di rumahnya yang diterima dari novin.
"berdasarkan pengakuan ipn [indra pomi], secara keseluruhan uang yang diterimanya dari nk (novin) sejumlah rp1 miliar, namun sebesar rp 150 juta sudah diberikan ipn kepada yl (yuliarso) kadishub kota pekanbaru dan rp 20 juta ke wartawan," kata ghufron.
lalu, sekitar pukul 21.00 wib, nadya rovin selaku anak dari novin diamankan di kos casa tebet mas indah. pada rekening nadya rovin terdapat saldo sebesar rp 375.467.141,00.
ghufron menjelaskan bahwa sejumlah rp 300 juta pada rekening tersebut berasal dari setoran tunai yang dilakukan oleh rs (rafli subma) atas perintah novin pada 2 desember 2024.
pada pukul 21.30 wib, tim kpk tiba di kantor wali kota pekanbaru dan memasang kpk line di beberapa ruangan di gedung kantor wali kota yaitu ruang bagian umum, ruangan sri wahyuni (sw) selaku bendahara pengeluaran, ruang sekda, ruang wali kota, ruang bendahara di kantor bpkad gedung b3 komplek pemkot.
kemudian pada pukul 23.00 wib, mariya ulfa (mu), tengku suhaila (ts) dan ridho subma (rs) yang merupakan staf bagian umum datang menemui tim kpk di kantor wali kota pekanbaru.
selanjutnya, novin minta kepada kakaknya yang bernama fachrul chacha (fc) untuk menyerahkan uang tunai sejumlah rp1 miliar yang ada di rumah pekanbaru kepada tim kpk.
sekitar pukul 00.50 wib, 3 desember 2024, sw selaku bendahara pengeluaran tiba di kantor pemkot pekanbaru menemui tim kpk.
lalu, pada 02.43 wib, tim kpk mengamankan uang sejumlah rp100 juta dari nugroho adi (na) atau untung (u) di rumah dinas pj wali kota. uang tersebut berasal dari pencairan tu yang diberikan oleh nk pada 29 november 2024.
"pada pukul 10.00 tanggal 3 desember 2024, tim menuju rumah na/u di ragunan untuk mengamankan sekurang-kurangnya uang sejumlah rp200.000.000 yang masih tersimpan di rumah na/u yang merupakan uang dari nk," ucap ghufron.
selanjutnya, ketiga tersangka ditahan selama 20 hari pertama sejak 3 desember 2024 sampai 22 desember 2024, di rutan cabang kpk.
atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 12 f dan pasal 12 b pada undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp.(*)