Sengketa Pilkada 2024 Terbanyak dari Wilayah Indonesia Timur

Reporter: Antara |

Editor: Jennifer Agustia |

Minggu , 22 Dec 2024 - 21:00

PILKADA: Pelaksanaan Pilkada Serentak 27 November 2024 di salah satu TPS di wilayah Indonesia Timur.-ANTARA/JAMBI INDEPENDENT-

sengketa pilkada 2024 terbanyak dari wilayah indonesia timur                            jakarta - perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (perludem) mencatat permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa pilkada 2024 yang paling banyak diajukan ke mahkamah konstitusi (mk) berasal dari wilayah indonesia bagian timur.
"wilayah paling tinggi permohonan phpkada ini berasal dari wilayah indonesia timur," kata peneliti perludem ajid fuad muzaki saat menyampaikan paparan dalam diskusi daring bertajuk "potret awal php-kada 2024" dipantau di jakarta, minggu (22/12).
dia menyebut dari 10 besar provinsi dengan permohonan sengketa pilkada 2024 tertinggi yang masuk ke mk, tujuh provinsi di antaranya merupakan wilayah di indonesia bagian timur.
"yang tidak berasal dari indonesia timur cuma jawa timur, kemudian sumatera utara, sama sumatera barat," ujarnya.
baca juga:bawaslu apresiasi kinerja sentra gakkumdu, berikan award untuk gakkumdu tingkat kabupaten/kota 
baca juga:stok kebutuhan pokok menjelang nataru merangin cukup
di mana, urutan tiga teratas ditempati oleh papua tengah sebanyak 20 perkara, lalu maluku utara sebanyak 19 perkara, dan papua sebanyak 18 perkara.
lalu urutan selanjutnya secara berturut-turut ditempati oleh provinsi jawa timur, sumatera utara, sulawesi tenggara, sumatera barat, papua pegunungan, papua barat, dan maluku.
"jadi 10 (permohonan) teratas ini angkanya di atas 10 permohonan," ucapnya.menurut dia, distribusi jumlah perkara yang masuk ke mk tersebut menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan kompleksitas geografis dan tingkat partisipasi politik tinggi memiliki potensi sengketa yang lebih besar.
sementara itu, dia menuturkan wilayah dengan jumlah perkara sengketa pilkada 2024 yang paling sedikit diajukan ke mk ialah provinsi kalimantan barat (satu perkara), nusa tenggara barat (satu perkara), dan kalimantan utara (dua perkara).
baca juga:aktivitas kegempaan sempat naik pagi hari ini, kembali normal 
baca juga:sah tegas bela posisi dilematis pemerintah, ungkap fakta kenaikan ppn 12 persen usulan pdip
berikutnya, provinsi banten, bengkulu, kepulauan riau, kepulauan bangka belitung, dan sulawesi barat, dengan masing-masing tiga perkara sengketa pilkada 2024 yang masuk ke mk.
adapun, tambah dia, terdapat dua provinsi yang tidak memiliki permohonan sengketa pilkada 2024 di mk, yakni di yogyakarta dan bali.
di awal, dia memaparkan bahwa tercatat ada 312 permohonan sengketa pilkada 2024 yang masuk ke mahkamah konstitusi (mk) berdasarkan rekapitulasi yang diambil dari situs resmi mk per jumat (20/12) pukul 16.00. (antara)