Pengamat: Kemunduran Demokrasi! Wamendagri Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD

Reporter: Antara |

Editor: Rizal Zebua |

Selasa , 24 Dec 2024 - 10:52

Wamendagri Bima Arya.--

pengamat: kemunduran demokrasi! wamendagri setuju kepala daerah dipilih dprd                            jakarta - wacana yang diusulkan oleh presiden prabowo subianto mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) alih-alih secara langsung, semakin mengemuka di berbagai daerah.  salah satu alasan utama di balik usulan itu adalah anggaran yang dianggap terlalu besar untuk pelaksanaan pilkada secara langsung.
wakil menteri dalam negeri (wamendagri) bima arya sugiarto menjelaskan bahwa biaya yang diperlukan untuk mencalonkan diri dalam pilkada sangatlah tinggi.  
"bapak presiden (prabowo subianto) melihat pilkada ini mahal. boros," kata bima di  surabaya, jumat, 20 desember 2024.
ia mencontohkan, calon legislatif (caleg) di tingkat kabupaten/kota, membutuhkan modal berkisar antara rp 500 juta hingga rp 1 miliar untuk maju dan bisa terpilih.
sementara itu, calon bupati atau wali kota harus menyiapkan dana antara rp 10 miliar hingga rp 70 miliar.  sedangkan calon gubernur memerlukan modal yang jauh lebih besar, yaitu antara ratusan miliar hingga triliunan rupiah.  
"untuk (calon) gubernur, ini yang ngeri. minimal, rp 400 miliar. bahkan ada yang sampai rp 1,7 triliun," ungkap mantan wali kota bogor dua periode itu.  
menurut mantan ketua asosiasi pemerintahan kota seluruh indonesia (apeksi) tersebut, besarnya biaya politik itu berpotensi menimbulkan penyimpangan. sebab, bagaimana pun caranya, kepala daerah terpilih akan berusaha mengembalikan modal besar yang sudah dikeluarkan.
"pertanyaannya, uangnya dari mana? dan balik modalnya bagaimana? makanya nggak beres ini. nggak beres," kata dia.
sebagai langkah untuk mengatasi masalah ini, pemerintah bersama dpr sepakat untuk membahas revisi pelaksanaan pilkada mulai tahun 2025.  bima arya menyatakan, revisi uu pilkada masih akan dibahas. tahun depan masuk pembahasan di komisi ii karena revisi uu pilkada masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas).
dalam pembahasan tersebut, ada dua alternatif yang dipertimbangkan. pertama, mempertahankan pilkada langsung dengan perbaikan sistem untuk mencegah politik uang.  
"kedua, mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada dprd," ujar politisi partai amanat nasional (pan) tersebut. pengamat komunikasi politik universitas brawijaya verdy firmantoro menilai bahwa pemilihan kepala daerah oleh dprd dapat melemahkan partisipasi masyarakat secara langsung dalam proses demokrasi.  
"pemilihan melalui dprd berpotensi mengurangi direct participation, sehingga menggeser demokrasi menjadi elitisme politik yang hanya melibatkan segelintir aktor," kata verdy.
baca juga:pj bupati raden najmi dukung persiapan satu data indonesia 
baca juga:bawaslu dorong revisi uu pemilu-pilkada
masyarakat pun bisa semakin terasing dari kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam proses politik. tentu juga akan melemahkan keterlibatan masyarakat.
salah satu risiko utama munculnya wacana kepala daerah dipilih dprd adalah patronage politics atau politik balas jasa.  
"karena dprd dapat memilih calon kepala daerah yang memiliki hubungan dekat dengan anggota dprd, bukan berdasarkan kapasitas dan visi kepemimpinannya," jelas verdy.  
selain itu, dinamika politik di dprd yang sering kali kompleks dan menuai polemik di masyarakat dapat pula memengaruhi stabilitas pemerintahan daerah.
di sisi lain, kapasitas dprd dalam menjalankan fungsi pemilihan juga perlu dipertanyakan. dprd dinilai perlu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas berat tersebut.  
jika yang menjadi alasan dari wacana ini karena pemilihan kepala daerah menghabiskan biaya politik yang cukup tinggi, itu terjadi karena fenomena politik uang yang dilakukan kandidat juga cukup tinggi.  pasalnya, banyak kandidat di berbagai daerah menciptakan komunikasi politik yang tidak sehat. ketimbang meyakinkan pemilih dengan tawaran tentang visi-misi yang konkret, mereka cenderung memilih menggunakan uang sebagai alat untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat.  
"ini adalah bentuk komunikasi politik yang tidak sehat," ujar verdy.
menurut verdy, politik berbiaya tinggi cenderung transaksional daripada membangun koneksi substantif dengan pemilih.
implikasinya, biaya politik yang tinggi dapat menghambat partisipasi politik calon independen dan partai politik kecil. "akhirnya menciptakan oligarki politik, serta memicu praktik korupsi," jelasnya.  
jika pemilihan kepala daerah oleh dprd ini dipaksanakan, resistensi dari masyarakat bisa terjadi. sebab, mayoritas publik masih memiliki persepsi bahwa pemilihan langsung adalah bentuk demokrasi yang lebih utuh.
kepercayaan publik terhadap dprd yang cenderung rendah juga bisa memicu resistensi lebih besar. "tentu saja ini kemunduran demokrasi karena menghilangkan hak mereka untuk memilih langsung kepala daerah," jelas verdy.
anda sudah tahu, usulan perubahan sistem pilkada sebelumnya disampaikan presiden prabowo saat pidato hut ke-60 partai golkar di sentul internasional convention center (sicc), jawa barat, kamis, 12 desember 2024 lalu.  prabowo mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. sebab sistem politik dalam demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal atau high cost politics.
menurutnya, sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari.  tidak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit. prabowo pun memberikan contoh malaysia, singapura hingga india yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui dprd. nantinya para anggota dprd menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah. (*)