Ini 8 Putusan MK yang Mengukir Sejarah Sepanjang 2024

Reporter: Antara |

Editor: Finarman |

Kamis , 02 Jan 2025 - 13:00

Petugas Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa berkas pemohon pendaftaran gugatan hasil Pilkada 2024 di Gedung MK, Jakarta. -ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.-

MK menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah harus dipenuhi sejak penetapan pasangan calon oleh KPU, melalui Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Ini mengakhiri perdebatan mengenai kapan syarat usia calon kepala daerah dihitung.

5. Desain Surat Suara Pilkada Calon Tunggal

MK mengubah ketentuan desain surat suara pilkada calon tunggal menjadi model plebisit, yang meminta pemilih untuk memilih antara “setuju” atau “tidak setuju” terhadap calon tunggal. Putusan ini diambil dalam Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024 pada 14 November 2024 dan akan berlaku pada Pilkada 2029.

BACA JUGA:5 Tanda Perempuan Memiliki Masalah Kesuburan

6. Perpanjangan Batas Waktu Pengajuan Kompensasi Korban Terorisme

Dalam Putusan Nomor 103/PUU-XXI/2023 pada 29 Agustus 2024, MK memperpanjang batas waktu pengajuan kompensasi bagi korban terorisme dari tiga tahun menjadi sepuluh tahun. Hal ini memberikan kesempatan lebih luas bagi korban terorisme untuk mengajukan permohonan kompensasi dan rehabilitasi.

7. KPK Berwenang Usut Korupsi Militer

MK memutuskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang mengusut kasus korupsi yang melibatkan unsur sipil dan militer jika perkara tersebut ditangani sejak awal oleh KPK. Putusan Nomor 87/PUU-XXI/2023, yang dibacakan pada 29 November 2024, memberikan wewenang lebih kepada KPK dalam menangani kasus korupsi di lingkungan militer.

8. Penegasan Demi Penegasan di UU Cipta Kerja

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, memberikan penegasan tentang ketenagakerjaan, struktur upah, outsourcing, dan pemutusan hubungan kerja. Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang dibacakan pada 31 Oktober 2024, mengharuskan DPR dan Presiden untuk menyusun undang-undang ketenagakerjaan yang baru dalam waktu dua tahun.

Putusan-putusan ini menjadi tonggak sejarah dalam perkembangan hukum dan demokrasi di Indonesia. Menyongsong tahun 2025, MK akan terus menangani sengketa Pilkada 2024 serta pengujian undang-undang lainnya yang belum selesai, dengan harapan dapat menciptakan keputusan-keputusan yang lebih progresif untuk kepentingan rakyat dan bangsa. (*)

ini 8 putusan mk yang mengukir sejarah sepanjang 2024                            jakarta – tahun 2024 menjadi salah satu tahun tersibuk bagi mahkamah konstitusi (mk), dengan menyelesaikan berbagai perkara penting yang mengukir sejarah bagi perekonomian, politik, dan hukum indonesia.
selain menangani pengujian undang-undang, mk juga berperan dalam menyelesaikan sengketa pemilihan umum presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif.sepanjang 2024, mk memeriksa 240 perkara pengujian undang-undang, dengan 158 perkara telah diputus dan 82 perkara lainnya masih dalam proses.
selain itu, mk juga menangani 308 perkara perselisihan hasil pemilu dengan 45 perkara dikabulkan, 64 ditolak, dan 149 tidak dapat diterima.
baca juga:tips lebih segar dan bugar saat bangun tidur
baca juga:masker alami untuk mengecilkan pori-pori wajah
beberapa putusan mk pada 2024 menyita perhatian publik karena memiliki dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. berikut adalah sederet putusan bersejarah dari mahkamah konstitusi sepanjang tahun 2024:1. kemenangan prabowo-gibran konstitusional
pada 22 april 2024, mk memutuskan kemenangan pasangan prabowo subianto dan gibran rakabuming raka dalam pilpres 2024 konstitusional. mk menolak gugatan yang diajukan oleh pasangan anies baswedan-muhaimin iskandar dan ganjar pranowo-mahfud md.
meskipun mk memutuskan untuk menolak gugatan tersebut, untuk pertama kalinya, keputusan pilpres ini diambil dengan suara yang tidak bulat, di mana tiga hakim mengajukan dissenting opinion.
baca juga:cara mengatasi bibir pecah-pecah
baca juga:masker alami untuk mengecilkan pori-pori wajah2. ambang batas parlemen 4 persen konstitusional bersyarat
mk mengabulkan sebagian permohonan perludem tentang ambang batas parlemen empat persen. dalam putusan nomor 116/puu-xxi/2023 pada 29 februari 2024, mk menyatakan bahwa ambang batas empat persen tetap berlaku untuk pemilu dpr 2024, namun untuk pemilu berikutnya, ambang batas tersebut harus diubah untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih proporsional.3. perombakan ambang batas pencalonan kepala daerah
mk merombak aturan ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan nomor 60/puu-xxii/2024 pada 20 agustus 2024. mk mengubah ketentuan yang sebelumnya mengharuskan partai politik memperoleh suara sah lebih dari 20 persen, menjadi 6,5 hingga 10 persen dari jumlah daftar pemilih tetap di daerah tersebut.
baca juga:packing baju agar muat banyak di dalam koper
baca juga:7 manfaat rutin minum jus lidah buaya campur lemon4. penegasan syarat usia calon kepala daerah
mk menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah harus dipenuhi sejak penetapan pasangan calon oleh kpu, melalui putusan nomor 70/puu-xxii/2024. ini mengakhiri perdebatan mengenai kapan syarat usia calon kepala daerah dihitung.5. desain surat suara pilkada calon tunggal
mk mengubah ketentuan desain surat suara pilkada calon tunggal menjadi model plebisit, yang meminta pemilih untuk memilih antara “setuju” atau “tidak setuju” terhadap calon tunggal. putusan ini diambil dalam putusan nomor 126/puu-xxii/2024 pada 14 november 2024 dan akan berlaku pada pilkada 2029.
baca juga:mulai 2 januari, asn merangin wajib pakai baju melayu
baca juga:5 tanda perempuan memiliki masalah kesuburan 6. perpanjangan batas waktu pengajuan kompensasi korban terorisme
dalam putusan nomor 103/puu-xxi/2023 pada 29 agustus 2024, mk memperpanjang batas waktu pengajuan kompensasi bagi korban terorisme dari tiga tahun menjadi sepuluh tahun. hal ini memberikan kesempatan lebih luas bagi korban terorisme untuk mengajukan permohonan kompensasi dan rehabilitasi.7. kpk berwenang usut korupsi militer
mk memutuskan bahwa komisi pemberantasan korupsi (kpk) berwenang mengusut kasus korupsi yang melibatkan unsur sipil dan militer jika perkara tersebut ditangani sejak awal oleh kpk. putusan nomor 87/puu-xxi/2023, yang dibacakan pada 29 november 2024, memberikan wewenang lebih kepada kpk dalam menangani kasus korupsi di lingkungan militer.8. penegasan demi penegasan di uu cipta kerja
mk mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap undang-undang cipta kerja, memberikan penegasan tentang ketenagakerjaan, struktur upah, outsourcing, dan pemutusan hubungan kerja. putusan nomor 168/puu-xxi/2023, yang dibacakan pada 31 oktober 2024, mengharuskan dpr dan presiden untuk menyusun undang-undang ketenagakerjaan yang baru dalam waktu dua tahun.putusan-putusan ini menjadi tonggak sejarah dalam perkembangan hukum dan demokrasi di indonesia. menyongsong tahun 2025, mk akan terus menangani sengketa pilkada 2024 serta pengujian undang-undang lainnya yang belum selesai, dengan harapan dapat menciptakan keputusan-keputusan yang lebih progresif untuk kepentingan rakyat dan bangsa. (*)