Polda Jambi Tetapkan 101 Tersangka

Kepolisian Daerah (Polda) Jambi menetapkan 101 tersangka terkait kasus illegal drilling atau pengeboran minyak secara ilegal di wilayah setempat selama tahun 2024. Pengungkapan tersebut berasal dari 66 perkara yang berhasil ditangani oleh Polda Jambi.

Menurut keterangan Kabid Humas Polda Jambi, Komisaris Besar Polisi Mulia Prianto, dari 66 kasus yang ditangani, pihaknya menyita sejumlah barang bukti yang terdiri dari 98.917 liter minyak bumi dan olahannya, 12.688 liter minyak solar subsidi, 11.623 liter pertalite, serta sejumlah kendaraan operasional seperti 10 unit truk, 3 unit truk tangki, 16 unit minibus, 10 unit pikap, dan 24 unit sepeda motor. Selain itu, uang tunai senilai Rp33,5 juta juga turut diamankan.

Mulia Prianto mengungkapkan bahwa jumlah kasus illegal drilling yang ditangani pada 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023, yang tercatat sebanyak 82 kasus. Meskipun demikian, Polda Jambi tetap berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas ilegal tersebut.

Dirreskrimsus Polda Jambi, Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas, menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk menekan dan mengatasi masalah illegal drilling, yang telah merugikan negara serta berpotensi merusak lingkungan. "Kami akan terus melakukan patroli untuk meminimalisir praktik illegal drilling. Kami juga berharap masyarakat semakin sadar akan bahaya aktivitas ilegal ini," ujarnya.

Sebagai upaya konkret, Polda Jambi melakukan penertiban terhadap sumur minyak bumi tanpa izin di Desa Jebak, Batanghari, pada 25 Desember 2024. Dalam operasi ini, 20 sumur minyak ilegal diberi garis polisi untuk mencegah bahaya kebakaran serta kerusakan lingkungan yang lebih parah.

Polda Jambi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah praktik illegal drilling yang merusak alam sekitar dan mengancam keselamatan jiwa. "Kami harap masyarakat dapat lebih sadar dan tidak terlibat dalam kegiatan yang membahayakan ini," tambah Bambang.

Dengan langkah tegas yang diambil Polda Jambi, diharapkan dapat mengurangi praktik ilegal ini dan mencegah kerugian lebih lanjut, baik dari segi lingkungan maupun keselamatan masyarakat.