Menunggu Juklak dan Juknis Pelaksanaan MBG di Provinsi Jambi

Reporter: Jennifer Agustia |

Editor: Jennifer Agustia |

Minggu , 12 Jan 2025 - 21:35

Sekda Provinsi Jambi, Sudirman.--

Untuk penerapan MBG ini diperkirakan menghabiskan anggaran Rp 8-10 M per harinya, yang diambil dari APBD dan APBN. Penyaluran MBG ini tidak berlaku pada hari libur sekolah, dan anak dari keluarga yang kategori mampu secara perekonomiannya.

“Kemarin kita sudah ada rekomendasi untuk alokasi dana infrastruktur, dana transportasi (dari APBN) yang ke Provinsi itu, kita diingatkan untuk tidak dulu dilaksanakan, karena akan diperuntukan MBG. Berapa persentasenya kita belum tau,” bebernya.

Adapun saat ini, Pemprov Jambi masih menunggu Juklak dan Juknis dari pemerintah RI kapan dimulai dan diterapkannya MBG di Provinsi Jambi itu sendiri.

"Tapi tidak akan lama,” tutupnya.

Untuk diketahui, dari 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau yang dikenal sebagai Dapur MBG, telah siap beroperasi. Dapur-dapur ini tersebar di 26 provinsi, mencakup wilayah seperti Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan. (Enn)

menunggu juklak dan juknis pelaksanaan mbg di provinsi jambi                            
provinsi jambi tidak masuk dalam salah satu dari 26 provinsi prioritas percobaan penerapan makan bergizi gratis (mbg) yang ditetapkan 6 januari lalu. hal itu menyebabkan, progra. mbc, belum berjalan di jambi. 
 
 
 
sekretaris daerah (sekda) provinsi jambi, sudirman mengaku pemprov jambi sendiri sebelumnya sudah melakukan persiapan untuk mengikuti uji coba tersebut. melalui dinas ketahanan pangan, pemprov telah berkoordinasi bersama pihak tni dan kepolisian daerah (polda) jambi. 
 
 
 
“kemaren kita sudah mempersiapkan sebetulnya di sdn 149 di kota jambi yang akan menjadi uji coba makan bergizi gratis itu,” kata sudirman, minggu (12/1).
 
 
 
untuk memulai penerapan mbg ini, kata sudirman, pihak badan gizi nasional bakal mendatangi provinsi jambi untuk menetapkan dan melihat langkah-langkah dan persiapan yang akan diambil. 
 
 
 
ia mengatakan, penerapan mbg ini pemprov jambi sendiri bertanggung jawab terhadap sma, smk dan slb. berdasarkan data yang didapatnya dari dinast pendidikan, sma, smk dan slb ada sebanyak 8 - 10 ribu siswa yang terdaftar. 
 
 
 
“sementara kabupaten/kota, bertanggung jawab terhadap sd dan smp,” sambungnya. 
 
 
 
adapun koordinator dalam penerapan mbg di jambi, di bawah penanggung jawab asisten ii setda provinsi jambi, johansyah yang dibantu dinas ketahanan pangan, berkoordinasi dengan bappeda dan dinas pendidikan provinsi jambi. 
 
 
 
untuk penerapan mbg ini diperkirakan menghabiskan anggaran rp 8-10 m per harinya, yang diambil dari apbd dan apbn. penyaluran mbg ini tidak berlaku pada hari libur sekolah, dan anak dari keluarga yang kategori mampu secara perekonomiannya.
 
 
 
“kemarin kita sudah ada rekomendasi untuk alokasi dana infrastruktur, dana transportasi (dari apbn) yang ke provinsi itu, kita diingatkan untuk tidak dulu dilaksanakan, karena akan diperuntukan mbg. berapa persentasenya kita belum tau,” bebernya. 
 
 
 
adapun saat ini, pemprov jambi masih menunggu juklak dan juknis dari pemerintah ri kapan dimulai dan diterapkannya mbg di provinsi jambi itu sendiri.
 
 
 
"tapi tidak akan lama,” tutupnya.
 
 
 
untuk diketahui, dari 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg), atau yang dikenal sebagai dapur mbg, telah siap beroperasi. dapur-dapur ini tersebar di 26 provinsi, mencakup wilayah seperti aceh, bali, sumatera barat, sumatera utara, kepulauan riau, riau, lampung, banten, jawa barat, d.k.i. jakarta, jawa tengah, jawa timur, d.i. yogyakarta, gorontalo, sulawesi barat, sulawesi selatan, sulawesi tenggara, sulawesi utara, kalimantan timur, kalimantan utara, kalimantan selatan, maluku, maluku utara, nusa tenggara timur, hingga papua barat dan papua selatan. (enn)