Pemprov dan Dewan Belum Lakukan Pembahasan Kisi-kisi Pemotongan Anggaran

Anggota DPRD Provinsi Jambi akui belum melaksanakan pembahasan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Impres) nomor 1 tahun 2025.

 

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan mengatakan, untuk persiapan itu pihaknya masih menunggu kesiapan dari Pemerintah Provinsi Jambi.

 

“Tapi sampai hari ini kami belum bahas bersama eksekutif, itu secara aturannya harus dibahas bersama DPRD,” kata Samsul, Minggu (16/2).

 

Pembahasan ini, kata dia direncanakan akan dibahas di ruangan banggar bersama Pemerintah Provinsi Jambi nantinya.

 

“Yo, pasti dibahas dengan dewan nanti di Banggar. Setiap ado pemotongan segala macam eksekutif dan legislatif harus melakukan pembahasan,” tegasnya.

 

Samsul Riduan juga mengakui, belum mengetahui mengenai kisi-kisi apa yang bakal diajukan oleh pihak eksekutif mengenai efisiensi itu. Namun kata dia, berdasarkan informasi yang beredar, pihak eksekutif sudah mulai mempersiapkan efisiensi itu.

 

“Yang jelas, efisiensi itu kan terhadap belanja yang seremonial, perjalanan dinas, dan semacam itu lah, pasti kita mengacu ke situ, jangan sampai ada pemangkasan ke pendidikan dan segala macam, sesui Impres lah,” bebernya.

 

Di sisi lain, dalam pembahasan yang sama, Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafiz Fattah bersama Ketua Komisi I, II dan III masih belum bisa dihubungi.

 

Adapun Inpres Nomor 1 Tahun 2025, diantaranya dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

 

Keterlibatan anggota dewan dalam Inpres ini, terdapat pada poin ke tiga nomor lima yang menyatakan, menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 pada mitra komisi Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan.

 

Adapun nomor selanjutnya, menjelaskan tentang batas waktu usulan revisi anggaran berupa blokir anggaran, sesuai besaran efisiensi anggaran masing-masing kementerian/atau lembaga yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada menteri keuangan paling lambat 14 Februari. (Enn)