Komisi II Temukan Indikasi Penyelewengan, Terkait Distribusi LPG 3 Kg

// Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dari warga yang kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi.//-jambi independent-Jambi Independent
Jambi – Kelangkaan gas LPG 3 kilogram di Kota Jambi semakin meresahkan masyarakat. Menanggapi situasi ini, Komisi II DPRD Kota Jambi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah agen dan pangkalan LPG pada Senin (24/3/2025).
Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dari warga yang kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi. Bahkan, harga gas melon di tingkat pengecer meroket hingga Rp48 ribu per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp17 ribu.
"Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat mengenai kelangkaan LPG 3 kilogram. Ironisnya, di tingkat pengecer harganya bisa mencapai Rp48 ribu per tabung, sementara HET-nya hanya Rp17 ribu. Ini jelas memberatkan masyarakat kecil," ujar Djokas.
Hasil sidak yang dilakukan DPRD Kota Jambi menemukan dugaan penyimpangan dalam distribusi LPG subsidi.
BACA JUGA:Ingin Indonesia Raih Kemenangan Lagi Melawan China
BACA JUGA:Bungkam Brasil Tanpa Messi
Gas yang seharusnya dijual melalui pangkalan resmi justru lebih mudah ditemukan di warung dan ritel dengan harga lebih tinggi.
"Masyarakat yang benar-benar berhak justru kesulitan mendapatkan gas, sementara stoknya tersedia di warung-warung. Ini menunjukkan adanya dugaan penyelewengan dalam distribusi LPG bersubsidi," tegas Djokas.
Komisi II meminta agar agen dan pangkalan lebih bertanggung jawab dalam menyalurkan LPG 3 kilogram agar distribusinya tepat sasaran. Djokas juga menduga adanya praktik curang, di mana agen lebih memilih menyalurkan LPG ke pengecer dibandingkan langsung ke masyarakat melalui pangkalan resmi.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jambi, Budi Kurniawan, menegaskan bahwa pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap distribusi LPG, terutama menjelang Idul Fitri, di mana permintaan gas biasanya meningkat drastis.
"Saat ini, Kota Jambi memiliki 502 pangkalan LPG. Kami mengimbau agar agen dan pangkalan menjalankan tugasnya dengan baik, agar gas subsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan," kata Budi.
Pemerintah juga berencana meminta Pertamina untuk menindak agen-agen yang terbukti melanggar aturan distribusi.
Sementara itu, masyarakat berharap agar pemerintah segera mengatasi kelangkaan ini dan menstabilkan harga LPG bersubsidi, terutama menjelang hari raya.(zen)