Fokuskan Pembangunan Sekolah Rakyat, Mensos : Kita Dahulukan Pemda yang Paling Siap

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat di daerah mendahulukan pemerintah daerah (Pemda) yang sudah paling siap.

Dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Rabu, 16 April 2025, ia mengatakan para kepala daerah antusias dalam mengajukan proposal pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing.

"Kita tidak ingin program ini hanya berhenti di rencana. Siapa yang paling siap, itu yang akan dibangun lebih dulu. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal komitmen dan keberpihakan kepada rakyat miskin," kata Mensos.

Ia pun menegaskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.

BACA JUGA:Pariwisata Bisa Jadi Jawaban dari Solusi Tarif AS

BACA JUGA:Pengamat Ramal Harga Emas Tembus 3.600 Dolar AS/Troy Ounce di 2025

Mensos menyebutkan pihaknya membuka kesempatan seluas-luasnya bagi daerah yang siap mendukung program ini, terutama dalam hal penyediaan lahan minimal 5 hektare dan keseriusan serta kesiapan penuh untuk diprioritaskan.

Ia menjelaskan Sekolah Rakyat merupakan upaya strategis untuk pengentasan kemiskinan. Sekolah ini akan menjadi tempat pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, serta sarana mobilitas sosial antargenerasi.

"Program ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat akses dan kesempatan. Di Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan," ujarnya.

Mensos menambahkan Sekolah Rakyat akan terkoneksi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang memungkinkan proses seleksi peserta didik dilakukan secara akurat dan transparan.

Dengan sistem ini, lanjutnya, hanya anak-anak dari keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan yang akan diterima.

Selain membahas Sekolah Rakyat, Mensos juga memperkenalkan konsep "Wisuda Keluarga Miskin", yaitu penghargaan resmi bagi keluarga penerima manfaat yang berhasil keluar dari garis kemiskinan dan tidak lagi menerima bantuan sosial.

Penghargaan ini diharapkan menjadi bentuk motivasi bagi keluarga lain untuk mandiri.

"Ini bukan tentang bantuan terus-menerus, tapi tentang bagaimana kita menyiapkan anak-anak agar kelak bisa mandiri. Negara hadir sebagai fasilitator perubahan," kata Mensos.