Penggunaan QRIS untuk Pembayaran Transaksi atas Beban APBN

Reporter: Jambi Independent |

Editor: Edo Adri |

Kamis , 28 Dec 2023 - 21:35

Darmanto--

penggunaan qris untuk pembayaran transaksi atas beban apbn                            
oleh: darmanto
 
  apa itu qris?
 
quick response code indonesian standard biasa disingkat qris (dibaca kris) adalah penyatuan berbagai macam quick response (qr) dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran (pjsp) menggunakan qr code. qris dikembangkan oleh industri sistem pembayaran (perbankan dan fintech) bersama dengan bank indonesia. hal ini dilakukan agar proses transaksi pembayaran digital dengan menggunakan qr code dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. saat ini semua penyelenggara jasa sistem pembayaran yang akan menggunakan qr code pembayaran wajib menerapkan qris sebagai kanal pembayaran.
 
jika sebelumnya, pelaku pembayaran digital mengunakan  qr code yang berbeda-beda dan terpisah berdasarkan jenis alat pembayaran yang digunakan namun dengan qris sebagai alat pembayaran telah menyatukan seluruh qr code pjsp. jadi, apapun alat pembayaran yang dimiliki, baik mobile banking dari bermacam-macam bank, dompet digital seperti shopeepay, gopay, dana dll, kini hanya memerlukan satu qr code saja yaitu qris.
 
mengutip dari bank indonesia pada laman bi.go.id, qris dapat digunakan untuk seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun baik bank maupun nonbank yang digunakan masyarakat. qris tersebut dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, dan donasi (merchant) yang memiliki logo qris, meskipun penyedia qris di merchant berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat. merchant hanya perlu membuka rekening atau akun pada salah satu penyelenggara qris yang sudah memiliki izin dari bank indonesia. selanjutnya, merchant sudah dapat menerima pembayaran dari masyarakat menggunakan qr dari seluruh aplikasi yang menyelenggarakan pembayaran menggunakan qris.
 
tujuan dan manfaat qris
 
tujuan dari qris adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan secara digital melalui penyatuan berbagai macam qr dari penyelenggara jasa sistem pembayaran (pjsp) dengan satu menggunakan qr code saja. sistem pembayaran ini terkoneksi dengan merchant dalam negeri yang telah bergabung dalam kerja sama dengan bank indonesia ini.
 
bagi masyarakat dan pelaku usaha, kehadiran qris adalah jembatan sistem tunggal pembayaran digital menawarkan berbagai manfaat yang dapat dinikmati, antara lain sebagai alternatif transaksi pembayaran yang mudah dan efisien, karena dengan hadirnya qris pembayaran non tunai jauh lebih cepat. qris juga telah terintegrasi dengan berbagai dompet digital sehingga pelaku usaha tidak perlu menyediakan berbagai qr code untuk menyediakan fasilitas pembayaran. manfaat qris selanjutnya yaitu menghindari terjadinya penipuan. dengan menggunakan qris artinya transaksi tidak lagi menggunakan uang tunai, sehingga berkontribusi pada pencegahan penyebarluasan uang palsu yang berpotensi dilakukan oleh pembeli. selain itu, qris menjamin keamanan bertransaksi karena prinsip pembayarannya dilakukan dengan memindai kode qr mirip dengan transfer saldo antar rekening. biasanya, setiap transaksi yang dilakukan menggunakan qris membutuhkan pin atau kode untuk persetujuan. jika ditemukan transaksi yang tidak wajar, pengguna dapat melaporkannya ke penyedia jasa layanan untuk ditindaklanjuti. jaminan keamanan ini semakin kuat diperkuat dengan kebijakan bank indonesia bahwa pjsp penyelenggara qris sudah pasti dipastikan memiliki izin dan diawasi oleh bank indonesia.
 
qris juga memudahkan dilakukannya monitoring dan tracking history transaksi. dengan menggunakan qris, mutasi rekening dan riwayat transaksi tercatat dan dapat diakses secara real-time, sehingga pengelolaan keuangan usaha lebih efisien. oleh karena itu pemilik bisnis dapat memantau, menganalisis, dan menentukan strategi keuangan bisnis kedepannya.
 
dari sudut pandang pengelolaan keuangan negara, qris bertujuan antara lain meningkatkan efisiensi biaya pemrosesan transaksi keuangan, mengedepankan kemandirian nasional serta pengamanan data dan transaksi nasional dimana proses dalam sistem pembayaran dilaksanakan sendiri oleh pjsp dalam negeri, serta memperluas akseptasi pelaku usaha dalam negeri khususnya usaha mikro kecil dan menengah (umkm).
 
perkembangan transaksi menggunakan qris
 
menurut bank indonesia sebagaimana dikutip dari bisnis.com, per november dilaporkan nilai nominal transaksi qris sampai november 2023 tumbuh hingga 157,43% (year-on-year/yoy) mencapai rp24,9 triliun, dengan jumlah pengguna 45,03 juta orang, 30,12 juta merchant yang sebagian besar merupakan usaha menengah, kecil, dan mikro (umkm). dari data tersebut menjadi bukti bahwa qris telah mampu mengambil peran sebagai gerbang masuk dan katalisator bagi umkm untuk masuk ke dalam ekosistem digital serta mendukung inklusi ekonomi dan keuangan yang menjangkau masyarakat lebih luas.
 
mengacu pada pesatnya pertumbuhan pembayaran digital tersebut, pemerintah terus mendorong penggunaan sistem qris, baik dari sisi jumlah merchant maupun pengguna di berbagai tempat, mulai dari pelaku umkm, pasar tradisional hingga ritel modern. untuk itu, sejumlah kemudahan dan insentif telah diberikan oleh pemerintah, misalnya peningkatan limit transaksi qris dari semula rp 5 juta menjadi rp 10 juta per transaksi. di samping itu, pengembangan fitur qris juga terus dilakukan dengan bekerja sama dengan asosiasi sistem pembayaran indonesia (aspi) dan industri. 
 
kebijakan cashless dalam belanja pemerintah
 
dalam rangka modernisasi pengelolaan keuangan negara dan reformasi birokrasi guna mendukung terwujudnya good governance dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara negara (apbn), pemerintah mulai mengimplementasikan pembayaran secara cashless melalui penggunaan kartu kredit pemerintah dalam pembayaran atas beban apbn sebagaimana diatur dalam 196/pmk.05/2018 tahun 2018 tentang tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah
 
kartu kredit pemerintah (kkp) sendiri alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada apbn secara nontunai. kartu ini merupakan kartu kredit corporate (corporate card) yang diterbitkan oleh bank penerbit kartu kredit pemerintah yang merupakan bank yang sama dengan rekening bendahara pengeluaran (bp)/bendahara pengeluaran pembantu (bpp)  pada satuan kerja.
 
kebijakan pembayaran apbn secara cashless dilakukan dengan memperhatikan prinsip fleksibel, aman dan efektif. fleksibel, yaitu kemudahan penggunaan (flexibility) kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas dan transaksi dapat dilakukan di seluruh merchant yang menerima pembayaran melalui mesin electronic data capture (edc)/ media online.
 
aman dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan (fraud) dari transaksi secara tunai.
 
efektif dalam mengurangi up yang menganggur (idle cash) dan biaya dana (cost of fund) pemerintah dari transaksi up.
 
implementasi qris melalui kartu kredit pemerintah domestik
 
dalam rangka memperluas jangkauan pembayaran digital dalam pembayaran atas beban apbn, telah diterbitkan peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor per-12/pb/2022 tentang tata cara pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara dengan menggunakan kartu kredit pemerintah domestik (kkp domestik). 
 
melalui kebijakan ini, seluruh instansi pemerintah pengelola apbn atau satuan kerja dapat menggunakan qris untuk pembayaran tagihan yang dananya bersumber dari apbn. kkp domestik yang akan digunakan oleh instansi pemerintah ini tidak menggunakan provider visa atau mastercard melainkan menggunakan provider gerbang pembayaran nasional (gpn) dengan memanfaatkan fasilitas qris sehingga mendorong kemandirian nasional dalam pembayaran.
 
terbitnya kebijakan ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain:
 
transaksi digital melalui kartu kredit di indonesia didominasi transaksi domestik (±80%) di mana hampir seluruhnya (±90%) diproses di luar negeri.
 
anggaran belanja barang dan jasa pemerintah setiap tahun mencapai ±rp800 triliun. potensi kkp pusat dan daerah cukup besar karena minimal 40% uang persediaan diwajibkan menggunakan kartu kredit.
 
pengembangan kkp domestik merupakan dukungan terhadap gerakan bangga buatan indonesia (gbbi) khususnya terkait digitalisasi pembayaran khususnya pembelian barang dan jasa pemerintah.
 
digitalisasi sistem pembayaran diharapkan dapat membantu jutaan umkm di daerah untuk naik kelas seiring dengan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (p3dn).
 
kebijakan kkp domestik ini sejalan dan mendukung instruksi presiden republik indonesia melalui inpres nomor 2 tahun 2022 terkait penggunaan transaksi nontunai untuk belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah.
 
penulis adalah, kepala subbagian umum
 
kppn bangko

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Independent 29 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan