Aktivis 98 Desak Prabowo Copot Fadli Zon

JAKARTA – Sejumlah aktivis dari Aliansi 98 mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang meragukan terjadinya pemerkosaan massal dalam tragedi kerusuhan Mei 1998. Mereka menilai pernyataan Fadli sebagai bentuk penyangkalan sejarah dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai Reformasi.

Aliansi yang terdiri dari Pena 98, Barikade 98, Gerak 98, dan KA KBUI 98 itu menuntut agar Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto segera mencopot Fadli Zon dari jabatannya sebagai Menteri Kebudayaan. Mereka juga menuntut permintaan maaf terbuka dari Fadli dalam waktu paling lambat 30 hari ke depan.

“Kami menilai, pernyataan Fadli Zon merupakan bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan dengan cara meniadakan keberadaan tragedi tersebut dari memori bangsa,” tegas pernyataan tertulis Aliansi 98 di Jakarta.

Aliansi 98 menyebut pernyataan Fadli tidak hanya menyakitkan, tetapi juga berpotensi menyesatkan publik dan menghapus fakta sejarah. Mereka menekankan bahwa kejadian pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan 1998 telah dibuktikan melalui data dan investigasi dari berbagai lembaga independen, baik nasional maupun internasional.

BACA JUGA: ASN Bisa WFA dan Lebih Fleksibel, KemenPANRB: Untuk menjaga motivasi dan produktivitas kerja ASN.

BACA JUGA:Dari Salat Hingga Solusi, Warga Jambi Nikmati Subuh Penuh Makna Bersama Wali Kota Maulana

“Bahkan tragedi tersebut mendorong dibentuknya Komnas Perempuan melalui Keppres No. 181 Tahun 1998 oleh Presiden B.J. Habibie,” ungkap mereka.

Aliansi menyebut sikap Fadli Zon sebagai bentuk kekerasan simbolik dan historis, yang melukai kembali para korban yang telah mengalami kekerasan fisik dua dekade silam.

Anggota aliansi, Jimmy Fajar, menyampaikan ultimatum kepada Fadli Zon agar segera meminta maaf. Jika tidak, mereka akan menggerakkan aksi nasional besar-besaran dalam waktu dekat.

“Jika dalam 30 hari Fadli tidak menyampaikan permintaan maaf, kami akan menggelar aksi nasional dan melakukan mobilisasi aksi serentak di berbagai kota di Indonesia,” tegas Jimmy.

Jimmy juga mengkritik Presiden Prabowo atas ucapannya yang menyebut beberapa menteri kerap “salah omong”, dan menyiratkan bahwa pengangkatan Fadli bisa menjadi salah satu contohnya.

“Presiden Prabowo mengatakan bahwa banyak menteri yang salah omong, mungkin kali ini adalah kesekian kalinya menteri yang salah omong lagi, kemungkinan besar salah pilih,” tandasnya. (*)