Kerinci akan Tambah Hutan Adat, Dukung Pelestarian Lingkungan

Bupati Kerinci Monadi berencana tambah status hutan adat di Kabupaten Kerinci.-IST/Jambi Independent-Jambi Independent
KERINCI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kerinci, Provinsi Jambi berencana untuk menambah jumlah hutan adat sebagai upaya pelestarian lingkungan dan menjaga stabilitas pasokan oksigen yang dihasilkan dari kawasan tersebut.
"Hutan adat terus kita lestarikan demi menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di dalam kawasan hutan," kata Bupati Kerinci Monadi.
Ia menjelaskan, dari 29 hutan adat di Provinsi Jambi (seluas 7.983,50 hektare), tercatat 12 di antaranya berada di Kabupaten Kerinci (3.741 hektare).
Dari luasan itu, Pemkab Kerinci berencana menambah jumlah hutan adat untuk kepentingan bersama, mengingat potensi kawasan hutan yang bisa dikelola oleh masyarakat masih terbuka.
BACA JUGA:FJPI Jambi Goes to Campus, Gelar Pelatihan Fotografi untuk Mahasiswa
BACA JUGA:Diza Pimpin LPTQ Kota Jambi, Ini Pesan Wali Kota: Jaga Juara Umum MTQ dan Bumikan Nilai Alquran
Pemerintah Kabupaten Kerinci, kata dia, selalu mengkampanyekan larangan perambahan kawasan hutan adat dan hutan yang dikelola oleh negara seperti kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
Sebab, hutan merupakan bagian dari paru-paru dunia dan harus dijaga. Saat ini keberadaan hutan di Indonesia, termasuk di Jambi menjadi perhatian bersama bagi penggiat lingkungan dan pemerintah.
Menurut Monadi, hutan di Jambi diberikan kompensasi oleh Bank Dunia melalui dana karbon. Hal tersebut menjadi pemicu bagi masyarakat dan pemerintah daerah mengoptimalkan potensi itu.
"Hutan adat, hanya boleh dimanfaatkan untuk kegiatan pelestarian lingkungan, pariwisata dan penelitian. Hasil hutan seperti tumbuhan yang mengandung manfaat medis boleh diambil oleh masyarakat adat tanpa merusak ekosistem," katanya.
Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, Provinsi Jambi diproyeksikan mendapat dana karbon sebesar 70 juta dolar Amerika Serikat atau setara Rp1,1 triliun dari Bank Dunia untuk mendukung pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan.
Penyaluran dana tersebut tinggal menunggu penandatanganan oleh menteri bersama Bank Dunia. Pemerintah provinsi telah mengupayakan daerah yang bakal menerima program BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes (BioCF-ISFL). (*)