Al Haris Bakal Periksa Pejabat BKD

Reporter: Jennifer Agustia |

Editor: Jennifer Agustia |

Minggu , 27 Jul 2025 - 20:12

Gubernur Jambi, Al Haris.-IST/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent

“Yang dilaporkan kan bukan Pemda dan perorangan, yang dilaporkan adalah pemalsuan. Jadi siapa yang memalsukan?,” bebernya.

Sementara itu, Afriansyah, Kuasa hukum dari 8 pejabat yang nonjob mengaku, satu diantara kliennya sudah membuat laporan ke Polda Jambi. Diakuinya, belum ada oknum yang terlapor.

Dalam waktu dekat ia mengaku ada pelaporan ke dua, pelaporan ini akan dilengkapi dengan nama terlapor melebihi satu atau dua nama terlapor dari pejabat internal BKD.

Afriansyah membocorkan, untuk terlapor dilihat dari awal mula proses pembuatan surat palsu pengunduran diri, yang mengoperasikan surat, hingga lengsernya korban dari jabatan yang diembannya.

“Dalam waktu dekat (pekan ini), kita akan laporkan beberapa nama dari dinas BKD,” kata Afriansyah, Minggu (27/7).

“Untuk orangnya biarkan dia mengaku sendiri dulu,” bebernya.

Ia berharap pemerintah terbuka dalam persoalan ini, siapa yang ingin diperiksa, apa sanksi yang akan diberikan kepada oknum pelaku di pejabat BKD.

“Kita minta pemerintah melakukan dengan terbuka,” bebernya.

Selain itu, ia menyayangkan ada indikasi intimidasi dari sejumlah pejabat atau deretan anak buah yang diutus untuk meminta pencabutan laporan dari kliennya.

“Klien kami ada yang dihubungi oleh oknum-oknum pejabat Pemprov Jambi. Mereka meminta untuk klien kami mencabut laporannya,” bebernya.

Ia memastikan tidak akan tinggal diam atas persoalan ini, ia akan bertindak sesuai apa yang telah diperbuat oknum yang tak bertanggung jawab.

“Saling menghargai bae, kito pengen yang terbaik untuk Jambi ini,” bebernya.

Begitupun beberapa oknum yang diintimidasi, belum merespons pesan yang dilayangkan Jambi Independent kepadanya, untuk menanyakan langsung terkait intimidasi itu. (cr01/enn)

al haris bakal periksa pejabat bkd                            jambi - polemik 13 pejabat eselon di lingkup pemprov jambi, yang beberapa waktu lalu di-nonjob-kan, hingga saat ini masih bergulir. 
menyikapi hal itu, gubernur jambi al haris angkat bicara. ia menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dan akan mengambil langkah evaluasi terhadap polemik tersebut.
“saya kan juga melihat situasi itu, jadi kalau boleh saya katakan bahwa ini kan satu lembaga, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa di situ,” kata al haris. 
ia menjelaskan bahwa dinamika di internal birokrasi harus disikapi dengan bijak, karena menyangkut tata kelola pemerintahan dan karir aparatur sipil negara (asn).
baca juga:enam armada udara tiba di jambi, percepat pemadaman karhutla yang kian meluas
baca juga:pelaku penikaman di kuala tungkal ditangkap
“tapi, yang pasti tugas saya dan pak sekda sebagai pembina asn, jadi kita bina dulu mereka, termasuk yang nonjob kita akan carikan tempat untuk mereka lagi,” jelasnya.
lebih lanjut, al haris menegaskan bahwa proses pemeriksaan internal akan dilakukan untuk mencari akar masalah dari polemik tersebut. 
“asn yang terlibat di bkd itu, nanti kita akan memeriksa mereka, melalui inspektorat nantinya,” kata al haris. 
senada dengan itu, sekretaris daerah (sekda) provinsi jambi, sudirman, juga menyampaikan bahwa pihaknya sebenarnya telah memberikan ruang komunikasi kepada para pejabat yang dinonjobkan.
“yang dinonjobkan itu sudah kami fasilitasi, bahkan sudah ada tanda tangannya. kesepakatan itu sudah dibuat, salah satunya menahan diri untuk tidak melaporkan ke wilayah hukum dan akan diselesaikan secara kekeluargaan,” kata sudirman.
tak hanya itu, sudirman menjelaskan bahwa proses administrasi yang terjadi telah melalui mekanisme yang menurutnya bisa dipertanggungjawabkan, dan semua pihak yang terlibat juga telah diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan.
“itu sudah ditandatangani, tapi kalau misalnya dia membuat laporan ya tetap juga kami hargai,” jelasnya.
adapun laporan yang masuk ke aparat hukum itu, bukan melaporkan pemerintah daerah, melainkan menyangkut tuduhan dugaan pemalsuan dokumen.
“yang dilaporkan kan bukan pemda dan perorangan, yang dilaporkan adalah pemalsuan. jadi siapa yang memalsukan?,” bebernya. 
sementara itu, afriansyah, kuasa hukum dari 8 pejabat yang nonjob mengaku, satu diantara kliennya sudah membuat laporan ke polda jambi. diakuinya, belum ada oknum yang terlapor. 
dalam waktu dekat ia mengaku ada pelaporan ke dua, pelaporan ini akan dilengkapi dengan nama terlapor melebihi satu atau dua nama terlapor dari pejabat internal bkd.
afriansyah membocorkan, untuk terlapor dilihat dari awal mula proses pembuatan surat palsu pengunduran diri, yang mengoperasikan surat, hingga lengsernya korban dari jabatan yang diembannya.
“dalam waktu dekat (pekan ini), kita akan laporkan beberapa nama dari dinas bkd,” kata afriansyah, minggu (27/7).
“untuk orangnya biarkan dia mengaku sendiri dulu,” bebernya. 
ia berharap pemerintah terbuka dalam persoalan ini, siapa yang ingin diperiksa, apa sanksi yang akan diberikan kepada oknum pelaku di pejabat bkd. 
“kita minta pemerintah melakukan dengan terbuka,” bebernya. 
selain itu, ia menyayangkan ada indikasi intimidasi dari sejumlah pejabat atau deretan anak buah yang diutus untuk meminta pencabutan laporan dari kliennya.
“klien kami ada yang dihubungi oleh oknum-oknum pejabat pemprov jambi. mereka meminta untuk klien kami mencabut laporannya,” bebernya.
ia memastikan tidak akan tinggal diam atas persoalan ini, ia akan bertindak sesuai apa yang telah diperbuat oknum yang tak bertanggung jawab. 
“saling menghargai bae, kito pengen yang terbaik untuk jambi ini,” bebernya. 
begitupun beberapa oknum yang diintimidasi, belum merespons pesan yang dilayangkan jambi independent kepadanya, untuk menanyakan langsung terkait intimidasi itu. (cr01/enn)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Independent 28 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan