Dasco Tepis Adanya Kaitan Amnesti Hasto dengan Dukungan PDIP

Reporter: Surya Elviza |

Editor: Surya Elviza |

Senin , 04 Aug 2025 - 20:38

Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.-Antara/Jambi Independent-Jambi Independent

dasco tepis adanya kaitan amnesti hasto dengan dukungan pdip                            jakarta - ketua harian dpp partai gerindra yang juga wakil ketua dpr ri sufmi dasco ahmad menepis adanya kaitan antara pemberian amnesti kepada terpidana kasus suap sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristiyanto dengan dukungan yang diberikan pdip kepada pemerintahan presiden prabowo subianto.
"saya pikir tidak ada kaitannya," kata dasco di kompleks parlemen, senayan, jakarta, senin, 4 agustus 2025.
menurut dasco, jauh sebelum pengumuman pemberian amnesti untuk hasto maupun gelaran kongres ke-6 pdip di bali, ketua umum pdip megawati soekarnoputri telah beberapa kali menyampaikan dukungan terhadap kebijakan pemerintahan presiden prabowo yang dinilai baik.
"dalam beberapa pertemuan, bu mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya akan didukung oleh pdip dan kemudian pdip juga akan memberikan saran dan masukan untuk beberapa hal yang mungkin belum pas," ucapnya.
baca juga:apresiasi presiden prabowo, sah puji program cek kesehatan gratis untuk siswa
baca juga:kpu sebut persiapan psu di papua sesuai putusan mk
dasco menyambut baik dukungan yang diberikan pdip kepada pemerintahan presiden prabowo, meski tak menutup ruang untuk memberikan kritik yang konstruktif pula terhadap jalannya pemerintahan.
"saya menyimak juga di pidato bu mega ya, mendukung itu kemudian bukan berarti kemudian tidak ada kritik yang membangun. nah, hal itu yang diperlukan oleh pemerintahan prabowo-gibran sehingga kemudian pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya," tuturnya.
tak hanya dari pdip, dasco menyebut dukungan hingga masukan yang konstruktif sedianya juga diperlukan dari partai-partai politik lainnya demi memaksimalkan program-program yang dicanangkan pemerintah.
kendati demikian, dasco mengaku belum mendengar kabar terkait kepastian pdip bergabung dalam pemerintahan presiden prabowo. sebaliknya, dia meminta agar pertanyaan tersebut ditujukan langsung kepada pemerintah.
hal itu dilontarkan dasco ketika ditanyakan ihwal instruksi ketua umum pdip megawati soekarnoputri kepada seluruh kadernya untuk mendukung pemerintahan prabowo subianto pada agenda bimbingan teknis anggota legislatif fraksi pdip di denpasar, bali, akhir pekan lalu.
"saya rasa kalau masalah masuk ke pemerintahan atau tidak masuk ke pemerintahan, ya itu nanti tinggal ditanyakan kepada pihak pemerintah ya karena hal ini saya belum dengar," katanya.
sebelumnya, kamis 31 juli 2025, ketua dpp pdip deddy yevri sitorus mengungkapkan bahwa ketua umum pdip megawati soekarnoputri pada agenda bimbingan teknis anggota legislatif fraksi pdip di denpasar, bali, memberikan arahan kepada para kadernya untuk mendukung pemerintah.
menurut dia, dukungan yang diberikan itu bagi upaya-upaya positif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga negara, bangsa, dan rakyat, agar mampu melalui kondisi yang belum baik saat ini.
"sembari juga memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya," kata deddy di kawasan nusa dua, badung, bali.
pada sabtu 2 agustus 2025, ketua umum pdip megawati soekarnoputri mengatakan pdip bersikap tidak masuk ke dalam kabinet, tetapi bakal mendukung kebijakan presiden prabowo subianto yang pro-rakyat.
walaupun tidak berada di dalam kabinet merah putih, dia mengatakan bahwa partai berlambang kepala banteng moncong putih itu tidak akan menjadi oposisi.
"peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi," kata megawati dalam keterangan yang diterima.
hal itu diungkapkan terkait sikap pdip berdasarkan hasil kongres ke-6 pdip di bali nusa dua convention center, badung, bali.
meski mendukung prabowo, menurut dia, pdip akan tetap bersikap kritis dan tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai pancasila, keadilan sosial, dan hukum yang berlaku.
"kita akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat," kata presiden ke-5 republik indonesia itu.
dia mengingatkan bahwa keberpihakan partai tidak ditentukan oleh posisi di dalam atau luar pemerintahan, melainkan pada kebenaran dan moralitas politik yang diajarkan oleh pendiri bangsa, soekarno.(*/viz)