Prabowo Siap Tindak Jenderal dan Purnawirawan Nakal di Balik Tambang Ilegal Rugikan Negara Triliun Rupiah

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas menyatakan tidak akan mentolerir keterlibatan aparat, termasuk para jenderal aktif maupun purnawirawan, dalam praktik perlindungan terhadap tambang ilegal.

Hal itu disampaikan langsung dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

"Siapa pun yang membeking tambang ilegal, tak peduli jenderal aktif, pensiunan, TNI atau Polri, akan kami tindak atas nama rakyat," tegas Presiden Prabowo di hadapan lebih dari 600 anggota dewan serta para tokoh nasional.

Presiden menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur meskipun harus berhadapan dengan pihak-pihak kuat. Ia menyoroti betapa besar kerugian negara akibat tambang ilegal yang diduga mencapai ratusan triliun rupiah.

BACA JUGA:BPJN Jambi Dorong Pembangunan Jembatan Duplikasi Batanghari 1 untuk Atasi Kepadatan Lalu Lintas

BACA JUGA:Sejarah Jembatan Gentala Arasy, Ikon Wisata Budaya di Atas Sungai Batanghari yang Gagal Dikelola Pemkot Jambi

"Saya orang lama di republik ini, saya tahu seluk-beluknya. Saya juga mantan prajurit, jadi tahu bagaimana sistem ini berjalan. Jangan ada yang main-main," katanya.

Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan data yang menunjukkan keberadaan lebih dari 1.600 tambang ilegal di Indonesia. Sebanyak 1.063 di antaranya dilaporkan berpotensi merugikan negara hingga Rp300 triliun.

Kepala Negara menyerukan dukungan penuh dari semua elemen bangsa, termasuk lembaga legislatif dan partai politik, dalam upaya pemberantasan tambang ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan negara.

“Saya mohon dukungan seluruh anggota MPR dan semua partai politik. Ini perjuangan untuk rakyat,” ucapnya.

BACA JUGA:Warga Pamenang Terancam 7 Tahun Penjara, Kepergok Curi Sawit dan CCTV

BACA JUGA: Satu Tahun Kasus Pembunuhan Driver Maxim, Pelaku Masih Dirawat di RS Bhayangkara Jambi

Acara Sidang Tahunan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para menteri Kabinet Merah Putih, serta para mantan presiden dan wakil presiden seperti Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Ma’ruf Amin, dan Boediono.

Agenda dimulai dengan pidato pembukaan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, dilanjutkan oleh Ketua DPR Puan Maharani. Setelah pidato kenegaraan Presiden, sidang ditutup dengan persembahan lagu-lagu daerah yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. (*)