Mahasiswa Kembali Suarakan 17+8 Tuntutan

JAMBI - Sekitar 100 orang yang tergabung dari berbagai aliansi mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta warga umum menggelar aksi damai dengan tajuk “Pejabat Sejahtera, Rakyat Sengsara” di depan Gedung Gubernur Provinsi Jambi pada Jumat (12/9). 

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah dan DPRD yang dinilai lebih mengutamakan kesejahteraan pejabat ketimbang memperhatikan nasib rakyat kecil.

Dalam aksinya, massa menyuarakan kembali 17+8 poin tuntutan yang sebelumnya telah disampaikan dan menegaskan penolakan terhadap DPRD. 17+8 tuntutan tersebut ditujukan kepada Presiden Prabowo, DPR RI, Ketua Umum Partai Politik, Kepolisian RI, Tentara Nasional Indonesia, serta Kementrian Ekonomi.

Koordinator aksi, Vadel Muhammad Fajri, menyampaikan bahwa pihaknya sengaja memilih bentuk aksi damai agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara tertib, berbeda dengan aksi-aksi yang sebelumnya kerap diwarnai tindakan anarkis.

BACA JUGA:Maulana Apresiasi Peningkatan Kualitas Terminal Alam Barajo

BACA JUGA:Dewan Dukung Pembangunan SMAN 15 Sarolangun

“Kami tidak ingin aksi rakyat tercoreng oleh tindakan yang mengarah ke anarkisme. Justru dengan aksi damai ini, aspirasi bisa lebih mudah diterima pemerintah maupun DPRD,” ujar Vadel saat diwawancarai di lokasi kegiatan.

Menurut peserta, tuntutan tersebut harus segera dipenuhi karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu. Koordinator aksi menyatakan bahwa gerakan ini terbuka untuk siapa saja, bukan hanya mahasiswa, tetapi juga seluruh warga yang ingin menyampaikan aspirasinya.

Vadel menambahkan, aksi ini merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan berbagai persoalan di Jambi, mulai dari isu nasional hingga tuntutan lokal. 

“Kami ingin rakyat punya ruang untuk bicara. Manifesto ini adalah representasi suara masyarakat sipil yang peduli dengan masa depan Jambi,” katanya. 

Aksi berlangsung damai dengan orasi, pembentangan spanduk, serta pembacaan ulang poin-poin tuntutan. Meski suara massa lantang dan penuh semangat, jalannya aksi tetap tertib dan dikawal aparat keamanan. Para peserta menegaskan bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti selama kebijakan pemerintah dan DPRD masih dianggap merugikan masyarakat. (mg04/enn)