KSP Kaji Kebijakan Impor BBM Satu Pintu

JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari mengatakan pihaknya akan mengkaji kebijakan impor Bahan Bakar Minyak atau BBM satu pintu oleh Pertamina.

"Mohon waktu, karena ini masih transisi, dan ini isu relatif baru muncul di media, kita mau kaji dahulu. Mudah-mudahan nanti kajian dari KSP ini bisa menjadi masukan dan pembanding ke presiden," kata Qodari.

Qodari menjelaskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Namun, dia menyadari kadang ada beberapa kebijakan yang justru tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Tetapi karena ini masalah sosial yang kompleks, aktornya banyak, kadang-kadang ada implikasi- implikasi tertentu yang kurang diinginkan istilahnya itu, kalau kita bawa mobil itu blind spot lah, kadang- kadang begitu," ujar Qodari.

BACA JUGA:Hesti Haris Tegaskan Komitmen Berantas Buta Aksara Alquran di Jambi

BACA JUGA:BGN Paparkan Hasil Investigasi Dugaan Ompreng MBG Mengandung Minyak Babi

"Nah mudah-mudahan kita akan membangun suatu mekanisme dimana blind spot-blind spot itu bisa diidentifikasi dari awal gitu, sehingga tidak menjadi pro kontra, kontroversi atau kerugian di kemudian hari mudah-mudahan," sambung dia.

Sebagai informasi, sejumlah SPBU Shell mengalami kelangkaan BBM sejak Agustus 2025. Kementerian ESDM menyatakan pengelola SPBU swasta tidak mendapatkan kuota impor BBM tambahan.

Terkait hal ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah dirinya sengaja tak beri kuota impor untuk SPBU swasta sehingga harus membeli ke Pertamina.

Dia menegaskan, kuota tahun ini justru lebih tinggi 110 persen dari 2024.

"Gini gini, impor untuk 2025 kuotanya itu diberikan 110 persen dibandingkan 2024. Jadi sangatlah tidak benar kalau kita tidak berikan kuota impor," kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 September 2025.

"Tetapi, untuk selebihnya silakan berkolaborasi business to business dengan Pertamina," sambungnya.