Anggota DPR RI Cek Endra Dorong Percepatan Legalisasi 8.328 Sumur Minyak Rakyat di Jambi

Reporter: Finarman |

Editor: Finarman |

Rabu , 08 Oct 2025 - 15:03

Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra-ist-

JAKARTA – Cek Endra, anggota Komisi XII DPR RI menekankan pentingnya percepatan implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sumur Minyak Rakyat.

Mantan Bupati Sarolangun, mengatakan, upaya tersebut sebagai langkah nyata untuk meningkatkan produksi minyak nasional, memperkuat ketahanan energi serta membuka lapangan kerja baru di daerah penghasil minyak.

Ia menjelaskan bahwa sesuai data Kementerian ESDM, terdapat lebih dari 34.000 sumur minyak rakyat yang sedang diinventarisasi oleh pemerintah.

Sekitar 8.328 sumur berada di Provinsi Jambi, dengan potensi besar untuk segera dilegalkan jika memenuhi syarat teknis dan lingkungan.

Dalam proses tersebut, pemerintah telah menegaskan beberapa prinsip utama, di antaranya tidak boleh ada penambahan sumur baru, hasil produksi wajib dijual ke Pertamina atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), dan penjualan ke kilang ilegal akan dikenai penegakan hukum tegas.

Pernyataan itu disampaikan menjelang Rapat Tim Gabungan Penetapan Hasil Inventarisasi Sumur Minyak Masyarakat yang informasinya akan digelar di Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Kamis (9/10).

Rapat itu dijadwalkan dipimpin langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta mengundang berbagai pemangku kepentingan terkait seperti pemerintah provinsi, Pertamina, dan lain-lain.

Agenda rapat tersebut akan membahas pembinaan dan pengawasan lanjutan terhadap pengelolaan sumur minyak masyarakat di berbagai provinsi, termasuk Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Aceh, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur.

Menurut Cek Endra, rapat gabungan itu merupakan momentum penting untuk melaksanakan terkait legalisasi dan pengawasan kegiatan sumur minyak rakyat di lapangan.

"Peraturan menteri ini harus jadi 'jalan tol' bagi pemerintah dan daerah untuk menata kembali kegiatan minyak rakyat agar dikelola secara resmi, aman, dan transparan. Kita punya potensi besar di Jambi dan daerah lain, tinggal kemauan dan koordinasi antar-instansi untuk mengeksekusi cepat," ujarnya.

anggota dpr ri cek endra dorong percepatan legalisasi 8.328 sumur minyak rakyat di jambi                            jakarta – cek endra, anggota komisi xii dpr ri menekankan pentingnya percepatan implementasi peraturan menteri esdm nomor 14 tahun 2025 tentang tata kelola sumur minyak rakyat.
mantan bupati sarolangun, mengatakan, upaya tersebut sebagai langkah nyata untuk meningkatkan produksi minyak nasional, memperkuat ketahanan energi serta membuka lapangan kerja baru di daerah penghasil minyak.
ia menjelaskan bahwa sesuai data kementerian esdm, terdapat lebih dari 34.000 sumur minyak rakyat yang sedang diinventarisasi oleh pemerintah.
sekitar 8.328 sumur berada di provinsi jambi, dengan potensi besar untuk segera dilegalkan jika memenuhi syarat teknis dan lingkungan.
baca juga:fenomena baru: semakin banyak orang dewasa main roblox untuk berkarya dan bersosialisasi
baca juga:waspadai bahaya sandal jepit, ini tips aman memilih dan menggunakannya
dalam proses tersebut, pemerintah telah menegaskan beberapa prinsip utama, di antaranya tidak boleh ada penambahan sumur baru, hasil produksi wajib dijual ke pertamina atau kontraktor kontrak kerja sama (kkks), dan penjualan ke kilang ilegal akan dikenai penegakan hukum tegas.
pernyataan itu disampaikan menjelang rapat tim gabungan penetapan hasil inventarisasi sumur minyak masyarakat yang informasinya akan digelar di gedung kementerian energi dan sumber daya mineral (esdm), jakarta, kamis (9/10).
rapat itu dijadwalkan dipimpin langsung oleh menteri esdm bahlil lahadalia serta mengundang berbagai pemangku kepentingan terkait seperti pemerintah provinsi, pertamina, dan lain-lain.
agenda rapat tersebut akan membahas pembinaan dan pengawasan lanjutan terhadap pengelolaan sumur minyak masyarakat di berbagai provinsi, termasuk jambi, sumatera selatan, riau, aceh, kalimantan timur, dan jawa timur.
baca juga:cegah maladministrasi, ombudsman jambi gelar diseminasi program kampung bahagia
baca juga: kumpeh ulu masuk kategori 3t, tantangan besar untuk distribusi mbg
menurut cek endra, rapat gabungan itu merupakan momentum penting untuk melaksanakan terkait legalisasi dan pengawasan kegiatan sumur minyak rakyat di lapangan.
"peraturan menteri ini harus jadi 'jalan tol' bagi pemerintah dan daerah untuk menata kembali kegiatan minyak rakyat agar dikelola secara resmi, aman, dan transparan. kita punya potensi besar di jambi dan daerah lain, tinggal kemauan dan koordinasi antar-instansi untuk mengeksekusi cepat," ujarnya.
cek endra menilai kebijakan tersebut bukan hanya soal penertiban, melainkan strategi jangka menengah untuk menaikkan lifting nasional dan memperkuat kemandirian energi.
"kalau ribuan sumur rakyat ini dilegalkan dan dikelola melalui mekanisme bumd, koperasi atau umkm, dampaknya bukan cuma ke peningkatan produksi nasional, tapi juga membuka lapangan kerja baru, menumbuhkan ekonomi rakyat, dan menekan praktik ilegal yang selama ini marak di lapangan," ucapnya.
baca juga:viral! konsep pernikahan gen z di auditorium serasa nonton teater, intim dan estetik
baca juga:aji darmaji akan sumbangkan baju panggung mendiang mpok alpa sebagai bentuk kenangan dan kebaikan
ia juga mengapresiasi langkah kementerian esdm yang telah menjalankan tahapan pelaksanaan sesuai ketentuan permen 14/2025, yakni inventarisasi sumur minyak masyarakat dan sebentar lagi penetapan hasil inventarisasi melalui rapat tim gabungan pusat-daerah, penunjukan bumd/koperasi/umkm pengelola, penandatanganan kerja sama dengan kkks hingga persetujuan akhir oleh menteri esdm melalui skk migas.
cek endra menilai mekanisme tersebut sudah menunjukkan arah tata kelola yang lebih baik dibanding kondisi sebelumnya yang tidak tertangani secara sistematis.
ia juga menegaskan legalisasi sumur rakyat akan memberi efek ganda terhadap ekonomi lokal.
"kebijakan ini akan menyerap tenaga kerja lokal, menggerakkan jasa pengeboran, transportasi, bengkel, dan umkm sekitar wilayah operasi. ini multiplier effect yang nyata bagi masyarakat jambi dan daerah penghasil energi lainnya," ungkapnya.
baca juga:cara aman usir semut di rumah tanpa harus membunuhnya
baca juga:cara aman usir semut di rumah tanpa harus membunuhnya
sebagai perbandingan, cek endra menyoroti keberhasilan beberapa daerah lain seperti musi banyuasin (sumatera selatan) yang sudah lebih dulu menata sumur rakyat melalui bumd dan kkks sehingga produksi meningkat dan praktik ilegal menurun.
sedangkan di aceh, legalisasi dilakukan bertahap dengan fokus pada keselamatan dan lingkungan. sementara di bojonegoro (jawa timur), pola kerja sama antara koperasi unit desa (kud) dan pertamina telah terbukti efektif dan berkelanjutan.
"kalau musi banyuasin bisa cepat, aceh bisa disiplin, dan bojonegoro bisa kompak, jambi juga pasti bisa. asal ada kemauan dan koordinasi lintas sektor, hasilnya nyata," ujarnya.
lebih lanjut, cek endra memastikan bahwa komisi xii dpr ri akan terus mengawal pelaksanaan permen esdm 14/2025 secara ketat.
melalui dpr, ia berencana akan meminta perkembangan penunjukan pengelola sumur rakyat oleh para gubernur dalam 90 hari ke depan.
"kami ingin memastikan kebijakan ini tidak berhenti di atas kertas. legalisasi sumur rakyat harus benar-benar berdampak terhadap peningkatan lifting nasional, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil energi. ini momentum emas untuk menjadikan rakyat sebagai bagian resmi dari memperkuat ketahanan energi dan ekonomi nasional," ucapnya. (*)