Pemkab Bungo dan Lapas Klas II B Muara Bungo Teken MoU Pembinaan Warga Binaan

MUARABUNGO -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo bersama Lapas Klas IIB Muara Bungo resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait kerja sama pembinaan warga binaan menjelang masa bebas mereka. Penandatanganan berlangsung di Lapangan Eks MTQ Lama, Gedung Badminton Serunai Baru, pada Jumat (14/11).

MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Bungo, Dedy Putra, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta pihak Lapas. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mempersiapkan warga binaan agar siap kembali berbaur dengan masyarakat setelah menjalani masa hukuman.

Melalui kerja sama ini, warga binaan akan mendapatkan pembinaan sederhana namun bermanfaat, seperti kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan dan aktivitas olahraga bersama. Program tersebut disusun untuk meningkatkan kedisiplinan, kerja sama, serta membangun kepercayaan diri para warga binaan.

Bupati Bungo Dedy Putra dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa pembinaan  sangat penting untuk menciptakan proses reintegrasi sosial yang lebih baik. Ia berharap program yang dijalankan bersama Lapas ini dapat membantu warga binaan memperoleh semangat baru, keterampilan sosial, serta kesiapan mental saat kembali ke tengah masyarakat.

BACA JUGA:Pemkab Bungo dan DPRD Bungo Sepakati KUA-PPAS APBD Kabupaten Bungo tahun anggaran 2026

BACA JUGA:Indosat Hadirkan Voucher Pulsa Grosir di Indogrosir, Perluas Akses Produk dan Buka Peluang Usaha Baru bagi Pen

“Pembinaan ini bukan hanya soal kegiatan fisik, tetapi bagaimana kita mempersiapkan mereka agar mampu menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas,” ujar Bupati Bungo.

Sementara itu, Kalapas  Klas II B Muara Bungo Muhammad Kameily menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemkab Bungo dalam memperkuat program pembinaan. Dengan adanya MoU ini, mereka optimistis bahwa potensi residivisme dapat ditekan melalui pendekatan pembinaan yang lebih humanis dan terarah.

Program ini juga diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi lebih luas antara pemerintah daerah dan lembaga pemasyarakatan dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, produktif, dan mendukung pemulihan warga binaan. Dengan persiapan matang sebelum kembali ke masyarakat, warga binaan diharapkan dapat membangun kehidupan baru yang lebih positif. (*)