Pemkab Bungo dan DPRD Bungo Sepakati KUA-PPAS APBD Kabupaten Bungo tahun anggaran 2026

MUARABUNGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo bersama DPRD Bungo resmi menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut dituangkan melalui penandatanganan nota kesepahaman pada rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Bungo, Senin (17/11/2025).

Rapat paripurna ini tampak dihadiri oleh Wakil Bupati Bungo, Tri Wahyu Hidayat, serta dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bungo, Muhamad Adani, S.H., M.Kn. Ia turut didampingi Wakil Ketua I H. Pardinan, S.M., dan Wakil Ketua II Darwandi, S.H.

Agenda utama paripurna meliputi penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD 2026 serta penyampaian nota pengantar DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Tahun 2025.

Dalam sambutannya, Wabup Bungo Tri Wahyu Hidayat mengungkapkan bahwa Pemkab Bungo telah menyampaikan angka awal pendapatan dan belanja daerah untuk tahun 2026 yang diproyeksikan mencapai Rp1,356 triliun lebih.

BACA JUGA:Indosat Hadirkan Voucher Pulsa Grosir di Indogrosir, Perluas Akses Produk dan Buka Peluang Usaha Baru bagi Pen

BACA JUGA:Puan Sebut Perundungan di Sekolah Sudah Darurat , Kejadian Terus Berulang

Angka tersebut selanjutnya akan dibahas secara lebih rinci bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bungo dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Bungo atas sinergi yang baik selama proses pembahasan. Semoga kerja sama ini terus terjaga demi memajukan Kabupaten Bungo ke arah yang lebih baik,” ujar Wabup Tri.

Sementara itu, Ketua DPRD Bungo Muhamad Adani menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan hasil pembahasan menyeluruh bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, pembahasan dilakukan untuk memastikan penyesuaian anggaran dengan kebutuhan pembangunan serta prioritas daerah.

“Kesepakatan KUA-PPAS APBD  kabupaten Bungo tahun anggaran 2026 ini menjadi langkah awal untuk menyesuaikan program pembangunan dengan kondisi riil dan aspirasi masyarakat. Kita bersama Pemkab Bungo berupaya menampung aspirasi masyarakat dan memastikan pembangunan sejalan dengan program prioritas bupati sesuai visi Bungo Baru,” jelas Adani.

BACA JUGA:Unggahan DJ Panda soal Erika Carlina Ternyata Diatur oleh Denny Sumargo

BACA JUGA:Belanda Terus Berbenah Jelang Piala Dunia 2026

Penandatanganan nota kesepakatan ini menandai dimulainya proses lanjutan penyusunan APBD 2026 sekaligus menjadi komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat Kabupaten Bungo. (*)