Faktor Upah Dinilai Jadi Alasan Masyarakat Mundur dari Pengawas TPS

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI menilai faktor upah menjadi alasan masyarakat mundur dari pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) Pemilu 2024.

"Honornya menjadi pengawas TPS hanya Rp1 juta. Tugasnya memang hanya melakukan persiapan pungut, hitung dan rekapitulasi," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin kepada wartawan di Jakarta Selatan, Senin.

Burhanuddin menjelaskan banyak masyarakat menilai, pekerjaan pengawas TPS yang cukup berat, namun upahnya tidak sesuai. 

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: 5/5715/MK.302/2022, upah Pengawas Tempat Pemilihan Suara (PTPS) pada Pemilu 2024 sebesar Rp750 ribu hingga Rp1 juta.

BACA JUGA:KPU akan Umumkan ke Publik Jika Presiden Cuti untuk Kampanye

BACA JUGA:Presiden Tinjau Harga Bahan Pokok di Pasar Mungkid Magelang

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa menjadi Pengawas TPS merupakan bagian dari pengabdian bangsa dan negara melalui proses demokrasi, sehingga berapapun nominalnya tidak menjadi masalah.

Lebih lanjut, pekerjaan Pengawas TPS hanya sehari, namun pembentukannya selama 23 hari sebelum pelaksanaan dan berakhir usai pemungutan suara.

"Jadi, kerjanya satu bulan, tetapi kerja riilnya satu hari pada hari H Pemilu 2024," jelasnya.

Selain itu, dia juga menyebutkan faktor lain masyarakat mundur dari pengawas TPS lantaran pekerjaan ditugaskan di luar daerah.

BACA JUGA:Istana Jawab Soal Kritik dan Pengunduran Diri Mahfud Md

BACA JUGA:GovTech Anas

Namun, hingga saat ini, Burhanuddin belum merinci secara tegas jumlah pengawas TPS yang telah mengundurkan diri. 

Tetapi, tegasnya, pihaknya memastikan telah menyiapkan pengawas TPS cadangan jika ada yang mengundurkan diri agar tidak terjadi kekurangan jumlahnya.