Komisi II DPRD Kota Jambi Gelar Hearing Persoalan P2TL

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Finarman |

Selasa , 26 Mar 2024 - 21:44

Suasana hearing antaran Komisi II DPRD Kota Jambi dan PLN UP3 Jambi.-jambi independent-Jambi Independent

Sementara Asisten Manager Niaga dan Pemasaran, PLN UP3 Jambi, Ery Adhityo kala itu mengatakan, jika P2TL memiliki regulasi yang jelas dan diberlakukan bagi pelanggan PLN yang diduga melakukan pelanggaran.

Ditambahkan Indra Jaya, Manajer Bagian Transaksi Energi PLN UP3 Jambi, bahwa pihaknya juga memberikan kesempatan bagi pelanggan yang terindikasi melakukan pelanggaran untuk menyanggah.

BACA JUGA:Ayam Hainan

"Kami siap menyajikan data yang diminta, tapi laporan data kami tidak hanya mencakup Kota Jambi saja, tapi juga ada wilayah kabupaten," jelasnya. (zen)

komisi ii dprd kota jambi gelar hearing persoalan p2tl                            jambi - komisi ii dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota jambi menggelar hearing bersama dengan pln unit pelaksana pelayanan pelanggan (up3) jambi terkait dengan p2tl (penertiban pemakaian tenaga listrik), rabu 28 februari 2024 lalu.
hal itu dikarenakan banyaknya laporan masyarakat mengenai persoalan itu.
rapat itu dihadiri oleh yayasan lembaga konsumen indonesia (ylki) jambi, juga ombudsman provinsi jambi serta badan pengelola pajak dan retribusi daerah (bpprd) kota jambi.
dalam rapat itu, ketua komisi ii dprd kota jambi, junedi singarimbun mengatakan, jika hearing ini merupakan tindaklanjut laporan masyarakat tentang pelanggaran-pelanggaran dan denda-denda oleh pln.
baca juga:kpu tunjuk hicon law and policy strategies 
baca juga:kpk periksa 10 saksi terkait perkara pungli rutan kpk
junedi menegaskan bahwa, pelanggaran-pelanggaran yang tidak begitu krusial tidak seharusnya langsung diputus oleh pln.
“harus diberi surat peringatan, dilakukan penyelidkan, baru diberi sanksi,” kata dia.
junedi juga menyinggung masalah sambungan sambungan rumah yang overload, menekankan tanggung jawab pln untuk menjamin keselamatan masyarakat.
dalam hearing tersebut, anggota komisi ii dprd kota jambi, sutiono meminta data berapa jumlah denda yang sudah masuk ke pln dari warga kota jambi sepanjang 2023 lalu, sebagai bagian dari kebijakan p2tl.
baca juga:tuntut seluruh harta kekayaan dirampas
baca juga:jalan khusus batu bara diharapkan selesai tahun ini 
selain itu, dia juga meminta kalkulasi perhitungan denda yang dikenakan pada pelanggar.
"kami minta itu dilaporkan termasuk juga sambungan baru per bulannya," kata sutiono.
sementara asisten manager niaga dan pemasaran, pln up3 jambi, ery adhityo kala itu mengatakan, jika p2tl memiliki regulasi yang jelas dan diberlakukan bagi pelanggan pln yang diduga melakukan pelanggaran.
ditambahkan indra jaya, manajer bagian transaksi energi pln up3 jambi, bahwa pihaknya juga memberikan kesempatan bagi pelanggan yang terindikasi melakukan pelanggaran untuk menyanggah.
baca juga:ayam hainan
baca juga:jatuhkan vonis 8 tahun penjara, terhadap pelaku rudapaksa anak
"kami siap menyajikan data yang diminta, tapi laporan data kami tidak hanya mencakup kota jambi saja, tapi juga ada wilayah kabupaten," jelasnya. (zen)